Sekda Sumsel Ikuti Rakor Virtual Tindak Lanjut Pengadaan CASN 2024 dengan Mendagri

Sekda Sumsel Edward Candra didampingi Kepala BKD Ismail Fahmi, Kepala Biro Hukum Dedi Harapan, dan Kepala BPKAD Yossi Hervandi saat mengikuti Rakor Tindak Lanjut Pengadaan CASN 2024 secara virtual bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dari Command C-Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel-

PALEMBANG.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Sekretaris Daerah Sumatera Selatan (Sekda Sumsel) Edward Candra mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Pengadaan CASN Tahun Anggaran 2024 secara virtual bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dari Command Center Pemprov Sumsel, Rabu (19/3) pagi.

Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian secara tegas meminta kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah mendukung percepatan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK) 2024 sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto yang telah disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Senin (17/3).

Menurut Tito, poin pentingnya adalah kebijakan Presiden Prabowo mempercepat pengangkatan CASN agar CPNS yang sudah dinyatakan lolos tidak terlalu lama menunggu waktu pengangkatan.

Hal ini mengingat banyak di antara mereka yang sudah terlanjur resign dari tempatnya bekerja dan harus survei sampai pengangkatan.

"Pemda harus bergerak cepat," pesan Mendagri Tito dalam rakor tersebut.

Selain itu, lanjut Mendagri Tito, kementerian, lembaga maupun pemda juga perlu melakukan analisis dan simulasi serta segera melakukan rapat internal dengan instansi yang mengurusi masalah kepegawaian agar timeline yang telah ditentukan untuk pengangkatan CPNS paling lambat Juni, dan CPPPK Oktober 2025 bisa tepat waktu.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini dalam kesempatan itu menyampaikan sesuai arahan presiden, pemerintah dalam hal ini MenPAN-RB melakukan percepatan pengangkatan.

Percepatan pengangkatan CPNS ditargetkan selesai paling lambat Juni 2025, sedangkan CPPPK seluruhnya selesai paling lambat Oktober 2025 dengan tetap menyesuaikan kesiapan masing-masing kementerian, lembaga atau pemda.

Lebih jauh Menteri Rini mengatakan kementerian, lembaga atau pemda perlu segera melakukan analisis dan simulasi agar dapat memenuhi persyaratan dan menyesuaikan proses pengangkatan dengan jadwal baru.

"Presiden menekankan pentingnya menjaga meritokrasi dalam manajemen ASN, serta menegaskan kebijakan afirmasi dalam penerimaan PPPK 2024 adalah yang terakhir, sehingga ke depan pengangkatan ASN dilakukan melalui rekrutmen normal sesuai peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Hadir mendampingi Sekda Edward Candra, yakni Kepala BKD Sumsel Ismail Fahmi, Kepala Biro Hukum Setda Sumsel Dedi Harapan, dan Kepala BPKAD Sumsel Yossi Hervandi. (jp)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan