Operasi Sunyi Menggoyang Legitimasi Ulama

Ironisnya, strategi semacam ini justru mematikan daya kritis Islam moderat yang selama ini menjadi benteng sosial terhadap ideologi kekerasan.

Dalam konteks Nusantara, operasi delegitimasi juga menyasar kelompok habaib dan ulama keturunan Bani Alawi yang selama ini memiliki pengaruh moral kuat di tengah masyarakat. Sejak abad ke-17, jaringan Bani Alawi dari Hadhramaut telah berperan besar menyebarkan Islam melalui pendekatan akhlak dan dakwah damai.

Mereka membangun pesantren, tarekat, dan jejaring sosial lintas pulau yang memperkuat harmoni antara Islam dan kebudayaan lokal. Namun, dalam era digital, sebagian habaib justru dijadikan sasaran fitnah atau diseret ke polarisasi politik identitas.

Sebagian kelompok berusaha memanfaatkan nama besar mereka untuk kepentingan kekuasaan, sementara yang lain mendiskreditkan mereka dengan isu feodalisme atau kultus keturunan.

Akibatnya, peran moral habaib yang sejatinya sebagai perekat umat mulai direduksi oleh narasi provokatif yang mengaburkan makna keulamaan mereka.

Padahal, tradisi Bani Alawi sangat menekankan keseimbangan antara ilmu, nasab, dan amal. Dalam sistem keilmuan mereka, seorang habib tidak diukur dari garis keturunan semata, melainkan dari kedalaman pengetahuan, keluasan kasih sayang, dan tanggung jawab sosial.

Banyak ulama besar dari kalangan habaib yang justru menjadi pionir pembaruan Islam di Indonesia, seperti Habib Ali Kwitang, Habib Umar bin Hafidz, atau Habib Luthfi bin Yahya. Mereka memperlihatkan bahwa legitimasi ulama sejati lahir bukan dari popularitas, tetapi dari pengabdian dan ketulusan.

Nilai-nilai semacam itu juga diajarkan KH Hasyim Asy’ari dalam kitab Adab al-‘Alim wa al-Muta‘allim. Dalam karya tersebut, beliau menegaskan bahwa hubungan antara guru dan murid bukan sekadar relasi transfer ilmu, tetapi ikatan spiritual yang menuntut adab, kesabaran, dan keteladanan.

Beliau menulis bahwa ilmu hanya akan bermanfaat bila dipelajari dengan ta‘zhim (penghormatan) kepada ulama. Dengan kata lain, krisis legitimasi ulama berakar pada hilangnya adab keilmuan. Ketika murid merasa sejajar dengan guru hanya karena memiliki akses informasi yang sama, maka keilmuan kehilangan ruhnya.

Dalam Ihya’ Ulum al-Din, Imam al-Ghazali mengingatkan dengan tajam: “Kehancuran agama terjadi karena ulama yang rusak. Jika ulama berbuat baik, maka umat akan baik; jika mereka rusak, maka rusaklah umat. Ulama yang mencari dunia dengan ilmunya bagaikan lilin yang menerangi orang lain, tetapi membakar dirinya sendiri.” (Kitab Ihya’- Umumuddin, Ihya’ Ulumuddin).

Kutipan ini menunjukkan bahwa krisis keulamaan bukan hanya persoalan eksternal, tetapi juga moralitas internal. Ketika ilmu dijadikan alat prestise atau politik, maka sinar keulamaan berubah menjadi api yang membakar kepercayaannya sendiri.

Masalah ini menjadi sangat relevan hari ini. Banyak generasi muda santri yang terjebak pada fast knowledge—pengetahuan instan yang dangkal tetapi menimbulkan rasa tahu yang berlebihan. Padahal, sebagaimana pesan Imam Malik: “Ilmu tidak dapat diambil dari orang yang membaca buku tanpa guru.”

Tradisi sanad yang dijaga ulama dan habaib adalah mekanisme epistemologis untuk memastikan bahwa ilmu agama tidak keluar dari jalur kebenaran dan akhlak. Ketika sistem ini dilemahkan, maka yang lahir bukan generasi alim, melainkan generasi berisik yang kehilangan kebijaksanaan.

Karena itu, memperkuat kembali otoritas ulama berarti menghidupkan kembali tradisi ilmu yang beradab. Santri harus menjadi jembatan antara dunia pesantren dan ruang publik modern, membawa ajaran rahmatan lil ‘alamin dengan cara yang komunikatif namun tidak kehilangan akar.

Ulama harus hadir di media sosial dengan etika, bukan sekadar retorika; membawa ilmu sebagai pencerahan, bukan alat polarisasi. Habaib, kiai, dan guru-guru besar agama perlu bersatu menjaga kehormatan sanad keilmuan agar tidak tereduksi menjadi komoditas konten.