Heran, Honorer Database BKN Masuk R4, Bisakah jadi PPPK Paruh Waktu?

Reporter: |

Editor: |

Rabu , 09 Jul 2025 - 23:06

4. Tenaga Teknis

5. Pengelola Umum

6. Operator Layanan Operasional

7. Pengelola Layanan Operasional

8. Penata Layanan Operasional.

Skema PPPK Paruh Waktu yang diatur dalam KepmenPAN-RB 16 Tahun 2025 diperuntukkan bagi honorer database BKN, tetapi tidak terakomodasi dalam seleksi PPPK 2024.

Pada Diktum KELIMA KepmenPANRB tertanggal 13 Januari 2025 itu dinyatakan bahwa pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan bagi honorer database BKN dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Telah mengikuti seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024 namun tidak lulus; atau

2. Telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.

KepmenPANRB 16/2025 juga mengatur mekanisme pengangkatan honorer database BKN menjadi PPPK Paruh Waktu, yakni di Diktum ke-7, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengusulkan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu kepada MenPARB berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA.

b. Rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu bagi non-ASN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA wajib diusulkan seluruhnya oleh PPK.

c. MenPANRB menetapkan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu pada setiap instansi pemerintah.

d. Rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi Pendidikan, dan unit penempatan.

e. PPK mengusulkan nomor induk PPPK/nomor identitas pegawai ASN kepada Kepala BKN paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu dari MenPANRB.

heran, honorer database bkn masuk r4, bisakah jadi pppk paruh waktu?                            jakarta.radarlebong.bacakoran.co - sejumlah honorer merasa heran karena sudah puluhan tahun mengabdi, tetapi dalam pengumuman kelulusan pppk 2024 tahap 2 mendapatkan kode r4.
bahkan ada honorer yang merasa sudah masuk database bkn, tetapi diberi kode r4.
“saya terdata di bkn, tetapi jadi r4,” tulis seorang honorer dalam percakapan di sebuah grup wa peserta seleksi pppk 2024.
“teman saya thk 2 (honorer k2 ikut tes pppk tahap 2, red), pas pengumuman datanya yang keluar jadi r4, aneh kan?” timpal honorer lainnya. beberapa honorer yang lain juga mengeluhkan hal serupa.
diketahui, kode r4 ialah untuk honorer non-database bkn. adapun bagi honorer database bkn diberi kode r3.
honorer k2 yang mendapat prioritas pada penentuan kelulusan pppk juga termasuk kelompok non-asn database bkn.
nah, para honorer tua yang mendapatkan kode r4 tanpa l (tidak lulus) merasa cemas dan bertanya apakah ada peluang baginya untuk diangkat menjadi pppk paruh waktu.
kecemasan yang wajar, lantaran regulasi yang sudah ada mengatur bahwa pppk paruh waktu disediakan untuk honorer database bkn.
diketahui, ada delapan jabatan pppk paruh waktu yang akan diisi honorer database bkn.
"jadi, yang diangkat pppk paruh waktu dikhususkan bagi honorer database bkn, sudah ikut seleksi casn 2024, tetapi tidak lulus formasi," kata plt. kepala biro humas, hukum, dan kerja sama bkn vino dita tama di jakarta, selasa (17/6).
dia menyebutkan, berdasarkan kepmenpan-rb 16 tahun 2025, terdapat delapan jabatan pppk paruh waktu, yakni:
1. guru
2. tenaga kependidikan
3. tenaga kesehatan
4. tenaga teknis
5. pengelola umum
6. operator layanan operasional
7. pengelola layanan operasional
8. penata layanan operasional.
skema pppk paruh waktu yang diatur dalam kepmenpan-rb 16 tahun 2025 diperuntukkan bagi honorer database bkn, tetapi tidak terakomodasi dalam seleksi pppk 2024.
pada diktum kelima kepmenpanrb tertanggal 13 januari 2025 itu dinyatakan bahwa pengadaan pppk paruh waktu dilaksanakan bagi honorer database bkn dengan ketentuan sebagai berikut:
1. telah mengikuti seleksi cpns tahun anggaran 2024 namun tidak lulus; atau
2. telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pppk tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.
kepmenpanrb 16/2025 juga mengatur mekanisme pengangkatan honorer database bkn menjadi pppk paruh waktu, yakni di diktum ke-7, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pejabat pembina kepegawaian (ppk) mengusulkan rincian kebutuhan pppk paruh waktu kepada menparb berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima.
b. rincian kebutuhan pppk paruh waktu bagi non-asn sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima wajib diusulkan seluruhnya oleh ppk.
c. menpanrb menetapkan rincian kebutuhan pppk paruh waktu pada setiap instansi pemerintah.
d. rincian kebutuhan pppk paruh waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan.
e. ppk mengusulkan nomor induk pppk/nomor identitas pegawai asn kepada kepala bkn paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan pppk paruh waktu dari menpanrb.
f. kepala bkn menetapkan nomor induk pppk/nomor nomor identitas pegawai asn.
g. penerbitan nomor induk pppk/nomor nomor identitas pegawai asn sebagaimana dimaksud pada huruf f diterima oleh ppl paling lama 7 (tjuh) hari kerja sejak waktu penyampaian, dan
h. ppk menetapkan pengangkatan pppk paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
usulan pppk paruh waktu masih minim
perkembangan terbaru, hingga saat ini jumlah instansi pemda pengusul pppk paruh waktu masih minim. padahal, pengangkatan pppk 2024 ditenggat oktober 2025.
sekretaris ditjen bina keuangan daerah kementerian dalam negeri (kemendagri) horas maurits panjaitan mengatakan, seharusnya usulan pemda untuk pppk paruh waktu ini sudah banyak yang masuk. jika oktober ditenggat, maka september sudah batas maksimal.
"oktober itu semuanya sudah selesai diangkat pppk penuh waktu baik untuk tahap 1 maupun 2, juga paruh waktu. setelah itu close," kata horas kepada jpnn, selasa (8/7).
dia mengimbau pemda tidak lagi mencari-cari alasan, salah satunya minta petunjuk teknis (juknis). pasalnya, pemerintah sudah mengeluarkan regulasi pengangkatan pppk paruh waktu untuk honorer database bkn, yakni kepmenpan-rb 16 tahun 2025.
untuk mendorong pemda segera memasukkan usulan pppk paruh waktu, horas menegaskan kemendagri akan menerbitkan surat edaran lagi kepada pemda agar segera mengusulkan pppk paruh waktu bagi honorer database bkn.
jika pemda tidak mengusulkan formasi pppk paruh waktu sampai deadline yang ditentukan, horas menyatakan, akan merugikan honorer itu sendiri.
"kalau tidak diusulkan formasi pppk paruh waktu, berarti tidak bisa diangkat menjadi asn," ucapnya. (jp)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Kamis 10 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan