RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Lebong berkomitmen untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 secara maksimal.
Untuk mewujudkan hal ini, Disparpora berencana memanfaatkan dua sektor potensial, yaitu pariwisata dan olahraga, sebagai sumber utama pemasukan.
Pada tahun 2024, target PAD yang dibebankan kepada Disparpora Lebong sebesar Rp 75 juta.
Namun, realisasi pencapaian hanya Rp 48 juta yang sepenuhnya berasal dari sektor pariwisata. Dengan capaian tersebut, target belum berhasil terpenuhi sepenuhnya.
Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis Resmi Dimulai, Sasar 20 Juta Penerima Manfaat
Kepala Disparpora Lebong, Riki Irawan, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa target PAD untuk tahun 2025 memang belum ditetapkan secara resmi.
Namun, besar kemungkinan angkanya tidak akan jauh berbeda dengan target tahun sebelumnya.
“Target PAD 2025 belum dibahas, tapi biasanya tetap sama, yaitu Rp75 juta,” ujar Riki saat dihubungi melalui telepon pada Senin, 6 Januari 2025.
Guna mengoptimalkan pencapaian target, Riki menyebutkan bahwa pihaknya akan mencoba strategi baru.
Jika sebelumnya hanya mengandalkan sektor pariwisata, pada tahun ini Disparpora berencana mengintegrasikan sektor olahraga sebagai sumber tambahan PAD.
“Kami akan mengupayakan kontribusi dari sektor olahraga juga, karena kalau hanya mengandalkan pariwisata saja, target PAD sulit tercapai 100 persen,” jelas Riki.
Menurut Riki, salah satu potensi terbesar dari sektor olahraga adalah pemanfaatan sport center baru yang telah dibangun di Desa Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong.
Fasilitas ini diharapkan dapat memberikan pemasukan melalui retribusi parkir, biaya masuk, dan layanan-layanan lainnya.
“Nantinya sport center tersebut rencananya akan dikelola oleh pihak ketiga agar pengelolaan lebih maksimal dan dapat menjadi sumber PAD yang signifikan dari sektor olahraga,” tambah Riki.
Namun, Riki menegaskan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap awal dan belum dipastikan akan diterapkan.
Pembahasan lebih lanjut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diperlukan untuk merumuskan teknis pelaksanaannya.
“Semua ini baru rencana, apakah nantinya bisa dijalankan atau tidak, kita tunggu hasil pembahasan dengan TAPD,” tutupnya.