Pemerintah Pastikan Anggaran Retret Kepala Daerah Tidak Gunakan Dana Pribadi Presiden

JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa anggaran untuk program pembekalan atau retret kepala daerah terpilih dalam Pemilu 2024 tidak bersumber dari dana pribadi Presiden RI Prabowo Subianto.

Ia memastikan bahwa pendanaan kegiatan tersebut sepenuhnya berasal dari pemerintah.

"Bukan dari dana pribadi presiden, tapi dari pemerintah," ujar Prasetyo kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Sabtu (1/2).

Meski demikian, Prasetyo tidak menjelaskan secara rinci dari pos mana anggaran tersebut dialokasikan.

BACA JUGA:Kakorlantas hingga Kapolda Jawa Timur Diganti

Ia hanya menegaskan bahwa pemerintah memiliki dana yang cukup untuk menyelenggarakan program retret tersebut. "Anggaran tersedia," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa program retret bagi kepala daerah terpilih akan dilaksanakan dalam dua tahap.

"Sejauh ini direncanakan dua gelombang," kata Bima Arya saat ditemui di kawasan Tanah Abang, Jakarta, pada Kamis (30/1).

Mantan Wali Kota Bogor tersebut menjelaskan bahwa gelombang pertama diperuntukkan bagi kepala daerah terpilih yang tidak memiliki sengketa hasil Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sedangkan gelombang kedua akan diikuti oleh kepala daerah terpilih yang masih menghadapi proses sengketa di MK.

"Bagi mereka yang hasil pilkadanya masih disengketakan di MK dan berpotensi ada pemungutan suara ulang, maka pelaksanaan retretnya akan menyesuaikan dengan keputusan akhir," jelasnya.

Hingga saat ini, pemerintah masih menyusun detail teknis pelaksanaan retret tersebut, termasuk lokasi dan agenda kegiatan yang akan diberikan kepada para kepala daerah terpilih.