OPD Diimbau Cari Suntikan Dana ke Pemerintah Pusat

BENGKULU UTARA - Masih tingginya ketergantungan kebutuhan anggaran Pemkab Bengkulu Utara terhadap anggaran pusat tidak bisa lepas dari kondisi. Pasalnya, banyak infrastruktur di Bengkulu Utara yang membutuhkan pembangunan namun tidak dapat terakomodir menggunakan anggaran APBD. Untuk itu, ia mengimbau agar semua pihak dapat membantu terutama dari OPD di lingkungan Pemkab BU untuk dapat melakukan pendekatan dengan pemerintah pusat agar dapat membawa program pembangunannya ke Bengkulu Utara. Hal ini disampaikan Sonti Bakara, SH selaku Ketua DPRD Bengkulu Utara.

"Pemerintah Bengkulu Utara masih sangat bergantung pada program-program pembangunan dari pemerintah pusat. Beberapa tahun belakangan ini, APBD BU hanya Rp 1,2 triliun. Itupun banyak terserap dengan belanja pegawai dan belanja lainnya yang merupakan kewajiban daerah. Bahkan, dalam APBD Perubahan tahun ini dan APBD 2024 Pemkab BU harus membiayai dana Pilkada yang juga nilainya sangat besar," ujar Sonti.

Ia pun membeberkan, hal ini tentunya menjadi salah satu penghambat pembangunan, lantaran besarnya tanggung jawab pembangunan di BU terutama pembangunan fisik. Bahkan aspirasi terkait pembangunan fisik ini sangat banyak diterima DPRD BU. Pembangunan ini bukan hanya pembangunan yang menjadi kewajiban daerah. Namun juga kebutuhan pembangunan yang terkait infrastruktur nasional maupun provinsi.

Baca Juga: DPRD Pastikan Anggaran Dukung Desa Minapolitan

"Jika masyarakat tidak ingin memahami persis terkait infrastruktur yang menjadi tanggung jawab kabupaten, provinsi maupun daerah. Namun masyarakat menginginkan adanya peningkatan kualitas infrastruktur sehingga akses dan kebutuhan infrastruktur mereka terpenuhi. Masyarakat hanya mengetahui pejabat yang terdekat dengan mereka adalah Bupati dan DPRD. Maka memang menjadi tugas kami untuk menyampaikan hal tersebut ke pejabat provinsi maupun nasional," imbuhnya.  

Ia pun menegaskan, DPRD BU juga turun langsung melakukan pendekatan dengan pemprov maupun kementerian dalam mencari program yang bisa dilaksanakan di BU. Terutama pendekatan dengan politisi parlemen baik itu politisi di tingkat provinsi maupun nasional. Bahkan DPRD aktif bersama kepala-kepala OPD untuk melakukan ekspose lintas kementerian. Hal ini untuk menunjukan bukan hanya pemerintah, namun DPRD yang memiliki fungsi anggaran juga sangat mendukung pembangunan dan siap melakukan fungsinya dalam melakukan pembangunan.

"Karena memang Anggota DPRD memiliki kedekatan khusus dengan sesama anggota DPR tentunya. Ini kita manfaatkan untuk bisa mendorong pembangunan di daerah. Karena tidak mungkin jika pemerintah akan bekerja sendiri. Maka saya tegaskan kami siap mendukung bahkan ikut mencari program pembangunan untuk BU," bebernya.

Dalam melakukan pengajuan program, DPRD BU berorientasi dengan datangnya program dan bisa dirasakan masyarakat. Sehingga DPRD BU tidak ada prioritas apakah memang penyaluran program dilakukan melalui sistem hibah, kucuran dana langsung, tugas pembantuan maupun program yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat di daerah. Tak hanya turun langsung membantu pengajuan program ke lintas kementerian, DPRD juga mendukung dalam hal kebijakan. Ada beberapa program yang menjadi prioritas nasional namun terkendala belum adanya Perda di daerah sebagai bukti komitmen pembangunan sehingga juga menjadi prioritas daerah.

“Yang terpenting tentunya masyarakat mendapatkan program yang bisa dilaksanakan dan dirasakan masyarakat. Komitmen dalam hal pembentukan perda ini juga kita tunjukan. Sehingga secara regulasi semuanya sudah kita siapkan dan tidak hanya meminta dukungan pembangunan dari pemerintah pusat," imbuhnya.

Setiap tahunnya BU mendapatkan kucuran dana yang tidak sedikit dari pemerintah pusat. Baik itu kucuran dana pendidikan, kesehatan hingga pembangunan infrastruktur yang dibangun langsung oleh pemerintah pusat di Bengkulu Utara. Ditambahkannya, meskipun di tahun terakhir menjabat, ia menegaskan jika anggota DPRD BU tetap menginginkan pembangunan terus meningkat dengan dukungan dari APBD Provinsi dan APBN. Sehingga pembangunan bisa terus meningkat dan semakin dirasakan masyarakat dan yang terpenting menjawab kebutuhan masyarakat.

"Kerjasama dan sinergitas antara Pemda dan DPRD harus terus ditunjukan sehingga memang apa yang menjadi prioritas daerah bisa benar-benar berjalan," pungkasnya. (aer/prw)