Pengelolaan Anggaran BUMDes Dinilai Tidak Transparan & Terkesan Dimainkan

RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Seluruh Kepala Desa (Kades) dan Pejabat Sementara (Pjs) di wilayah kerja Kecamatan Amen diminta lebih tegas dalam mengawasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa masing-masing.

Penegasan ini disampaikan langsung oleh Camat Amen, Indra Istiawan, S.KM, menyusul masih adanya catatan desa yang dinilai belum transparan dalam pengelolaan anggaran BUMDes.

Indra menegaskan, BUMDes merupakan badan usaha yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya berasal dari desa dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Oleh karena itu, pengelolaan keuangan BUMDes tidak boleh dilakukan sembarangan, apalagi disalahgunakan.

Baca Juga: Harga Cabai Merah Masih 'Pedas', Tembus Rp 65 Ribu

“Jangan ada anggapan bahwa anggaran BUMDes itu hangus begitu saja. Semua ada pertanggungjawabannya. Pastikan semua transaksi keuangan tercatat dengan baik dan transparan,” tegas Indra saat memberikan arahan kepada para Kades dan pengurus BUMDes.

Ia mengungkapkan, berdasarkan catatan pihak kecamatan, terdapat beberapa desa yang pengelolaan anggaran BUMDes-nya dinilai tidak transparan dan terkesan dimainkan.

Kondisi ini tentu berpotensi merusak kepercayaan masyarakat serta menghambat tujuan utama BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa.

Menurut Indra, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama keberhasilan BUMDes. Jika pengelolaan dilakukan secara terbuka, masyarakat akan lebih percaya dan mau ikut berkontribusi dalam mengembangkan usaha desa.

“Penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan akuntabel sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan keberhasilan BUMDes. Saya berharap pengurus BUMDes, khususnya di wilayah Kecamatan Amen, bekerja dengan penuh tanggung jawab dan integritas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Indra juga menegaskan akan memberikan sanksi tegas jika menemukan adanya Kepala Desa maupun pengurus BUMDes yang terbukti bermain-main dalam pengelolaan keuangan.

“Kalau ada yang menyimpang, kami tidak akan main-main. BUMDes ini aset desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kalau tidak dikelola dengan baik, yang rugi masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap ke depan seluruh BUMDes di Kecamatan Amen dapat dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar benar-benar mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan warga.