Ogah Bayar Tebusan kepada Hacker, Pemerintah Pilih Menyerah dan Relakan Data Penduduk Indonesia Hilang

RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Serangan ransomware yang mengobrak-abrik Pusat Data Nasional atau PDN berbuntut panjang. Sebelumnya hacker atau peretas meminta tebusan sejumlah USD 8 juta atau berkisar Rp 131 miliar lebih.
 
Namun dalam perkembangannya, pemerintah ogah membayar tebusan yang diminta kelompok peretas tersebut. Akhirnya, data PDN lebih itu direlakan untuk menjadi milik hacker atau para peretas.
 
Terkait dengan keengganan pemerintah Indonesia membayar tebusan yang diminta hacker yang menyerang Pusat Data Nasional dengan ransomware, hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong. Kepada wartawan di Jakarta, dirinya menyebut bahwa pemerintah tidak akan membayar tebusan yang diminta.
 
"Pemerintah kan enggak mau. Sudah dinyatakan, tidak akan memenuhi tuntutan berapa itu (Rp 131 miliar lebih) itu," kata Usman.

Baca Juga: EURO 2024: Portugal Terlalu Meremehkan Georgia?

Menurut Usman, alasan pemerintah tidak akan memenuhi permintaan tebusan yang diminta peretas adalah karena data tersebut sudah diisolasi. Dia mengklaim, data tersebut telah ditutup dan walaupun sudah jatuh ke tangan hacker, data tersebut tetap tidak akan bisa diekstrak.
 
"Karena ya sudah diamankan data itu. Nggak bisa diutak-atik, oleh dia (para peretas), termasuk juga oleh kita, karena sudah kita tutup aksesnya," lanjut Usman.
 
Alasan lainnya, keengganan pemerintah untuk membayar tebusan yang diminta hacker terkait data Pusat Data Nasional adalah tidak adanya jaminan bahwa setelah dibayar, data akan dikembalikan. Hal ini yang menjadi pertimbangan juga.
 
"Ya kan kita tidak mau membayar, apakah ada ancaman lanjutan? Nggak ada. Memang kalau kita membayar juga dijamin (data itu akan dikembalikan), nggak diambil. Kan tidak juga. Yang penting sudah kita isolasi. Jadi nggak bisa diapa-apain, jadi nggak bisa diambil sama dia juga," tegas Usman.
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Network & IT Solution Telkom, Herlan Wijanarko. Diketahui, server Pusat Data Nasional ini juga dikelola Kemenkominfo bersama dengan Telkom Sigma. Herlan menyebut kalau data tersebut telah secure kendati sudah jatuh ke tangan hacker.
 
"Tidak ditebus? Tidak. Sudah kita isolasi dan nggak bisa dimanfaatkan," kata Herlan.
Dia juga menyebut kalau berdasarkan audit sementara yang dilakukan oleh tim BSSN, kondisi data yang sudah jatuh ke tangan hacker dalam keadaan terenkripsi.
 
"Jadi itu terenkripsi, tapi di tempat dan sekarang sistem PDNS 2 ini sudah kita isolasi. Tidak ada yang bisa mengakses. Kita putus dari akses dari luar. Jadi kondisinya demikian, jadi apakah bisa disalahgunakan? Tidak bisa," tandas Herlan. (jp)