Bupati Arie Perjuangkan Pembangunan Bengkulu Utara di Tengah Pemangkasan TKD

BENGKULU UTARA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Terkait pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat untuk APBN 2026 yang pasti berdampak pada pembangunan di Bengkulu Utara. Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata, SE, M.Ap langsung terjun memperjuangkan pembangunan dengan menemui Menteri Pekerjaan Umum RI Ir. Dody Hanggodo di Kementerian PUPR RI Jakarta.

Seperti diketahui, dana transfer ke daerah (TKD) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 turun sekitar 155 triliun jika dibandingkan dengan alokasi di APBN 2025.

Ditemui di Ruang Kerjanya Menteri PUPR RI Dodi Hanggodo menyampaikan bahwa Kebijakan pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026,

ia menyebut pemangkasan TKD ini tentunya akan berdampak besar terhadap tiga aspek utama: pertumbuhan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik. namun beliau menegaskan pemerintah pusat tidak akan tinggal diam jika ada pemda yang mengalami kesulitan akibat kebijakan pengalihan TKD pada 2026.

BACA JUGA:Monev Kerja Sama Daerah 2022–2025

"Pemerintah siap turun tangan memberikan pendampingan dan solusi. Ia menegaskan tetap mendorong pembangunan infrastruktur Bengkulu Utara di tengah-tengah pemotongan TKD ini," katanya.

Sementara itu Bupati Arie menyebut dirinya berkomitmen untuk tetap berupaya sekuat tenaga memperjuangkan pembangunan ke daerah meskipun alokasi dana transfer dari pemerintah pusat berkurang. Kebijakan pengalihan TKD bukan untuk melemahkan kinerja daerah, melainkan untuk mendorong tata kelola keuangan yang lebih efektif, Efisien dan tepat sasaran. Ia meminta kepala OPD tidak reaktif terhadap angka transfer TKD, tetapi melakukan simulasi efisiensi terlebih dahulu.

“Meskipun TKD berkurang pemerintah daerah tetap fokus terhadap pembangunan, guna memenuhi kebutuhan rakyat. Adapun program pembangunan yang kita usulkan adalah Pembangunan Jalan, Jembatan dan Sekolah Rakyat. Saat ini Kita harus melakukan penataan belanja mana yang betul-betul penting untuk masyarakat,” tegasnya.

"Pemangkasan sebesar itu, tentu akan berdampak pada keuangan daerah. Karena itu, kami minta semua OPD melakukan efisiensi anggaran sebaik mungkin agar program-program tetap berjalan dengan baik. Pemangkasan ini tentu akan ber-impact pada APBD TA 2026 Kabupaten Bengkulu Utara. Namun, itu semua kami memahami terkait dengan keuangan daerah, kami memohon untuk efisiensi dilaksanakan dengan baik,” jelasnya.

 

"Kebijakan efisiensi akan difokuskan pada pengurangan kegiatan operasional dan seremonial. Yang penting pelayanan publik tetap berjalan,” tutupnya.