KPK, Mabes Polri dan Kementerian ESDM Diminta Tindak Tegas PT Hakian Wellem Rumansi

Reporter: |

Editor: |

Selasa , 22 Jul 2025 - 23:33

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ilustrasi.-foto: net-

kpk, mabes polri dan kementerian esdm diminta tindak tegas pt hakian wellem rumansi                            jakarta.radarlebong.bacakoran.co - ketua aliansi masyarakat transparansi indonesia (amti) tommy turangan mendesak komisi pemberantasan korupsi (kpk), mabes polri dan kementerian energi dan sumber daya mineral (esdm) untuk menindak tegas kepada jajaran direksi pt hakian wellem rumansi (pt hwr).
tommy menilai perusahaan tambang emas yang beroperasi di ratatotok, minahasa tenggara itu telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan juga kerugian negara.
“kami akan terus menyeruka dengan menggelar aksi demonsrasi,” ujar tommy turangan di jakarta, selasa (22/7/2025).
menurut tommy, sejumlah aktivis yang bergabung dalam aliansi masyarakat transparansi indonesia (amti) yang dipimpinya berencana menggelar aksi demonstrasi di kantor kementerian energi dan sumber daya mineral (esdm), mabes polri dan komisi pemberantasan korupsi (kpk) pada rabu, 23 juli 2025.
tommy turangan mengatakan dalam aksi tersebut, dirinya meminta kpk dan penegak hukum lainnya untuk menindak tegas jajaran direksi pt hakian wellem rumansi (pt hwr) karena telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan juga kerugian negara terkait pajak.
dia juga meminta kementerian esdm lebih tegas bahkan menyetop segala bentuk aktivitas pt hakian wellem rumansi (pt hwr) di ratatotok, minahasa tenggara.
“pt hwr hingga saat ini mengeruk hasil mineral tanpa rencana kerja dan anggaran biaya (rkab) dari kementerian energi dan sumber daya mineral,” tegas tommy turangan.
tommy menilai kegiatan pertambangan pada area seluas kurang lebih 100 hektare tersebut telah menyebabkan terjadinya deforestasi dan pencemaran lingkungan berat yang akan membahayakan kelangsungan kehidupan masyarakat di ratatotok dan sekitarnya.
amti, kata tommy turangan, mencatat dalam pemeriksaan teknis oleh pengawas pertambangan, yakni kementerian esdm sudah memberikan peringatan keras berkali-kali kepada pt hwr karean tidak mampu untuk melengkapi syarat-syarat pengelolaan, eksplorasi, produksi dan paska produksi di atas lahan seluas kurang lebih 100 hektare tersebut.
lebih lanjut, amti berdemonstrasi di gedung kpk. kali ini, amti mendesak kpk untuk menyelidiki  potensi korupsi yang ada.
amti berpandangan tidak mungkin kegiatan besar seperti tambang emas berperilaku nakal leluasa melenggang tanpa adanya oknum kuat yang ada di belakangnya.
“ini berpotensi kuat terjadi korupsi dan gratifikasi,” tegas tommy turangan.
lebih lanjut, saat berdemontrasi di mabes polri, tommy turangan akan menyerukan untuk melindungi segenap kepentingan rakyat dan negara dari segala bentuk kejahatan yang ada.
amti juga meminta kapolri untuk menerjunkan tim guna segera memproses hukum segala bentuk kejahatan.
penghentian
tommy mengatakan kementerian energi dan sumber daya mineral (esdm) republik indonesia telah menerbitkan surat perihal penghentian pelayanan aspek teknis dan lingkungan pada tanggal 25 oktober 2023.
hal itu terkait ketidakmampuan perusahaan tambang tersebut untuk melengkapi syarat-syarat pengelolaan, eksplorasi, produksi dan paska produksi.
sebelumnya, kementerian esdm telah menerbitkan surat perihal: surat penolakan persetujuan rkab iup operasi produksi nomor 302 tahun 2015 tetanggal 30 november 2015.
surat dari kementerian esdm ri tersebut ditujukan kepada direksi pt hakian wellem rumansi beralamat di gedung office 8 level 18-a, jalan senopati no. 8 kawasan scbd, senayan kebayoran baru, jakarta selatan 12190 pada tertanggal 7 januari 2025.
inti surat tersebut menyebutkan berdasarkan hasil evaluasi kementerian esdm, permohonan persetujuan rkab operasi produksi tahun 2024 sampai tahun 2025 oleh pt hakian wellem rumansi “tidak dapat kami setujui.’
“akan tetapi, meskipun permohonan rkab operasi produksi ditolak oleh kementerian esdm ri, sampai saat ini juli 2025 ini, perusahaan masih melakukan kegiatan pertambangan,” ujar tommy.
sebelumnya, berdasarkan dokuman yang ada, kementerian esdm ri menerbitkan surat penghentian pelayanan aspek teknik dan lingkungan pada tanggal 25 oktober 2023 ditujukan kepada  direktur utama pt hakian wellem rumansi.
hal itu untuk menindaklanjuti surat peringatan ketiga tanggal 6 oktober 2023 di mana perusahaan belum menyelesaikan tindak lanjut terkait berita acara pembinaan.
“jadi, direktorat jenderal mineral dan batubara menghentikan pelayanan  aspek teknik dan lingkungan,” ujar tommy.
menurut tommy, meskipun secara administrasi dan aspek teknik telah dihentikan dan ditolak rkab operasi dan produksi oleh kementerian esdm ri yang berwenang, namun, pt hwr tetap melakukan kegiatan pertambangan secara sporadis bahkan makin brutal tanpa memerhatikan keselamatan, kerusakan lingkungan dan menyebabkan konflik sosial dengan masyarakat sekitar wilayah pertanbangan.
sementara itu, aktivis pemuda desa ratatotok deddy rundengan mengatakan sebagai masyarakat yang tinggal dan bermukim di wilayah pertambangan, dirinya melihat aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh pt hakian wellem rumansi telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah dan memicu pertentangan dengan masyarakat karena adanya dugaan penyerobotan dan pengambilan material tanah mengandung emas.
“kami, masyarakat sekitar wilayah tambang selalu diusir oleh pihak oknum tni yang menjaga keamanan di perusahaan hwr. bahkan pada 13 mei 2024 lalu, pihak keamanan dengan senjata laras panjang membuang tembakan untuk menakut-nakuti warga yang menjaga perkebunan. pada bulan awal bulan juli 2025, oknum aparat keamanan juga dengan membawa nama petinggi tni di sulut, viral karena menakut-nakuti warga yang mencoba mendekat di wilayah / tanah tesebut,” ungkap deddy.
lakukan penyelidikan
menanggapi hal itu, praktisi hukum dr. steven y pailah, s.h menilai pt hakian wellem rumansi yang beroperasi sudah hampir 10 tahun di lahan peninggalan newmont di minahasa tenggara, sulawesi utara seharusnya tidak lalai/abai dalam memenuhi persyaratan rencana kerja dan anggaran biaya.
“rkab adalah turunan dari iup harus dipenuhi saat beroperasi,” tegas steven pailah.
menurut steven, presiden prabowo subianto saat ini gencar memerintahkan jajarannya untuk memeriksa kembali semua perizinan mineral dan pertambangan yang tidak meenuhi syarat maupun habis masa berlakunya.
“jika terbukti perusahaan tambang beroperasi tanpa rkab maka dirjen penegakan hukum yang baru dilantik oleh menteri esdm harus melakukan penindakan tegas,” ujar steven pailah.
lebih lanjut, steven pailah mengatakan jika ada temuan dalam dugaan penggelapan pajak berat dan perusahan tidak melakukan setoran ke kas daerah maka sudah menjadi kewenangan pihak kepolisan dalam hal ini kapolri atau  kpk maupun kejaksaan untuk melakukan tindakan penyidikan dan penyelidikan terkait kerugian negara.
steven pailah mengatakan kasus timah di bangka belitung dan kasus tambang di raja ampat menjadi cermin pengawasan sangat lemah dan berpotensi merusak lingkungan serta merugikan negara miliaran rupiah.
“pemerintah dan pihak berwenang  harus mengambil sikap tegas atas pelanggaran yang dilakukan pt hwr,” tegas steven pailah.
terpisah, ketua dprd minahasa tenggara sophia antou mengaku pada april 2025 telah melakukan hearing dengan pt hwr.
pada prinsipnya, kata sophia, dprd mitra mengingatkan pt hwr untuk menjalankan rekomendasi dan peringatan dari kementerian esdm.
sophia mendesak pihak terkait dalam hal ini dewan pengawas, pimpinan kpk dan kapolri untuk mengusut dan memerika jajaran direksi pt hakian wellem rumansi yulius sugondo terkait dugaan penggelapan pajak.
sementara itu, ketua purna paskibraka sulawesi utara henro kawatak menambahkan berdasarkan laporan pengawasan tambang kementerian esdm ri, pt hwr tidak melakukan tindakan reboisasi dan penanaman kembali yang seharusnya dilakukan setelah melakukan usaha pertambangan.
izin usaha pertambangan pt hakian wellem rumansi akan berakhir pada bulan november 2025.
artinya selama sepuluh tahun pt hakian wellem rumansi tidak atau belum melakukan proses penanaman kembali.
jika sampai batas waktu tersebut izin habis maka yang tersisa adalah kolam besar dan tanah tandus yang menganga hasil dari kegiatan pertambangan yang tidak bertanggung-jawab.
menurut henro, kerugian negara baik secara finansial adanya dugaan penggelapan pajak dan tidak menyetor ke kas daerah serta kerugian ekologis yang akan ditinggalkan oleh perusahaan hwr tanpa tanggung-jawab terhadap lingkungan.
hendro mendukung upaya pemerintah prabowo - gibran untuk menertibkan izin-izin wilayah pertambangan serta hgu dan hgb untuk dikembalikan kepada negara.
“jangan ada masyarakat di wilayah pertambangan hidup melarat dan susah, tapi direktur perusahaan pertambangan hidup mewah dan memiliki fasilitas di luar negeri dengan mengeruk keuntungan finansial dari tambang di daerah. apalagi tidak melakukan penyetoran ke kas daerah dan kuat dugaan menggemplang pajak,” ungkap henro kawatak yang juga activist millenial prabowo – gibran ini. (jp)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Rabu 23 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan