Kasus Asusila Tinggi, Forum Anak Bengkulu Utara Resmi Dibentuk

BENGKULUUTARA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Tingginya kasus kekerasan terhadap anak, terutama tindak asusila, menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara.

Sebagai salah satu langkah strategis, kemarin, 21 Juli 2025, Pemkab resmi melantik Forum Anak tingkat daerah sebagai mitra pemerintah dalam menyuarakan dan melindungi hak-hak anak.

Langkah ini dinilai penting, mengingat sejumlah kasus pidana yang melibatkan anak sebagai korban masih mendominasi catatan tahunan penegak hukum di wilayah ini.

Bahkan, angka kasusnya menunjukkan tren peningkatan.

“Forum anak tersebut nantinya akan memiliki peran besar, terutama dalam memastikan hak-hak anak, baik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah maupun pemerintah desa,” tegas Asisten I Setdakab Bengkulu Utara, Bari Oktari, S.STP, M.Si saat melantik pengurus forum anak di kantor bupati.

Baca Juga: Camat Ingatkan Pelayanan Masyarakat Harus Bebas Pungli

Lebih dari sekadar simbolik, forum ini akan bekerja aktif hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Pemerintah menargetkan akan membentuk Forum Anak di seluruh wilayah administratif tingkat desa agar lebih dekat dengan persoalan di lapangan.

Bari menyebut, kehadiran forum ini akan bersinergi langsung dengan program-program desa, terutama dalam menyediakan ruang yang aman dan ramah anak.

“Forum anak ini nantinya akan bekerjasama hingga ke pemerintah desa dalam memastikan program-program yang terkait dengan fasilitas pada anak,” tambah Bari.

Ia menekankan, pengurus forum diharapkan peka terhadap berbagai dinamika dan kebutuhan anak, mulai dari lingkungan keluarga, tempat umum, hingga sekolah.

Perhatian tidak boleh hanya diberikan pada anak usia sekolah saja, tetapi juga anak-anak usia dini yang sangat rentan jika kurang pengawasan.

“Sehingga peran forum ini sangat penting dalam memastikan anak-anak tetap mendapatkan haknya dan tetap aman beraktivitas di lingkungannya masing-masing,” ucapnya.

Selain menjadi wadah penyalur aspirasi, forum ini juga berfungsi sebagai garda awal pengawasan sosial terhadap potensi pelanggaran hak anak di masyarakat.

Dengan pola ini, diharapkan masyarakat bisa lebih cepat mendeteksi dan mencegah kasus kekerasan terhadap anak.