Raihan Opini WTP 8 Tahun Berturut Terhenti, Pemkab Lebong Raih WDP dari BPK

LEBONG.koranradarlebong.co - Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil diraih Pemkab Lebong 8 tahun terakhir akhirnya terhenti. Pasalnya BPK RI Perwakilan Bengkulu hanya memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. 

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Bengkulu, Arif Agus kepada Bupati Lebong H. Azhari, SH, MH dan Wakil Ketua I DPRD Lebong Ahmad Lutfi, SH, Selasa 27 Mei 2025 bertempat di kantor BPK RI Perwakilan Bengkulu.

Terkait opini tersebut, Bupati Lebong H. Azhari, SH, MH mengatakan meski belum berhasil mempertahankan predikat WTP, setidaknya opini WDP yang diterima Pemkab Lebong ini menjadi momentum menuju perubahan tata kelola pemerintahan dan keuangan kedepan.

"Momentum dimulainya perubahan kinerja birokrasi Pemkab Lebong. Opini WDP dari BPK menjadi cambuk untuk seluruh birokrasi Pemkab Lebong yang harus meningkatkan kinerja, dengan penerapan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik," sampai Bupati Azhari.

BACA JUGA:Raih Opini WTP 8 Kali Berturut, Bukti Pemkab Lebong Serius Kelola Keuangan

Azhari yang baru dilantik sebagai bupati Lebong pada Februari 2025 lalu mengaku opini WDP yang diperoleh Pemkab Lebong menjadi peluang bagi kepemimpinannya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pemerintahan secara keseluruhan. 

Termasuk juga melalui tindak lanjut rekomendasi BPK, sebagai langkah menuju peningkatan transparansi dan akuntabilitas secara keseluruhan di jajaran Pemkab Lebong.

"Mau itu WTP atau WDP, yang jelas kita harus merubah pola kerja yang selama ini dinilai kurang baik, harus menjadi lebih baik lagi. Kemudian semua catatan yang disampaikan BPK, saya tegaskan harus ditindaklanjuti oleh OPD terkait sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan," tukasnya.