Pemerintah Dilema, Pelonggaran TKDN Dianggap Ancam Industri Lokal

RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Pemerintah Indonesia tengah menghadapi dilema besar setelah Amerika Serikat, di bawah tekanan Presiden Donald Trump, menetapkan tarif impor sebesar 32% untuk sejumlah produk asal Indonesia.

Kebijakan ini disebut sebagai respons atas ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dianggap menghambat perdagangan dan akses pasar bagi produk-produk Amerika.

TKDN sendiri merupakan kebijakan strategis yang telah diterapkan sejak 2014 untuk memperkuat industri dalam negeri.

Melalui aturan ini, produsen diwajibkan menggunakan komponen lokal dalam jumlah tertentu guna menciptakan kemandirian industri nasional.

BACA JUGA:Soal Pelarangan Truk ODOL, Komisi V: Kami Sudah Menyuarakan Lama

Namun, pemerintah kini memberi sinyal akan melonggarkan aturan tersebut sebagai bagian dari upaya negosiasi dagang dan menarik lebih banyak investasi asing.

Sinyal pelonggaran TKDN menimbulkan respons beragam. Kalangan pengusaha seperti APINDO dan Gabungan Pengusaha Elektronik menyatakan kekhawatiran terhadap potensi gelombang produk impor yang dapat meruntuhkan sektor manufaktur.

Data menunjukkan, kebijakan TKDN telah menurunkan impor smartphone hingga 95% dalam satu dekade dan mendorong berdirinya lebih dari 800 pabrik alat kesehatan di Indonesia.

Melepas kebijakan ini tanpa strategi jelas dinilai berisiko menciptakan deindustrialisasi dan PHK massal.

BACA JUGA:Modus Licik! Sianida Impor Dijual ke Penambang Emas Ilegal Senilai Rp 22,7 Miliar

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa aturan TKDN perlu diubah dari kewajiban menjadi sistem insentif agar industri lebih fleksibel dan kompetitif.

Namun, para ekonom mengingatkan bahwa perubahan mendadak dalam kebijakan bisa mengganggu kepastian hukum dan kepercayaan investor.

Di tengah tekanan eksternal dan ancaman ekonomi global, para pengamat sepakat bahwa Indonesia harus menyeimbangkan kepentingan nasional dengan diplomasi dagang yang cermat, agar tidak menjadi korban kebijakan sepihak negara mitra.