Presiden Prabowo Sudah Mengesahkan RUU TNI, Tetapi Tak Bisa Diakses di JDIH

Reporter: |

Editor: |

Kamis , 17 Apr 2025 - 23:17

Presiden Prabowo Subianto sudah mengesahkan RUU TNI.-foto: net-

JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan revisi Undang-undang TNI (RUU TNI) menjadi undang-undang.

RUU TNI diketahui telah disahkan seperti yang beredar luas di masyarakat.

"Sudah (disahkan), sudah. Sebelum Lebaran," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada, Kamis (17/4).

Walaupun naskah UU tersebut sudah beredar di jejaring pesan singkat, tetapi belum dapat ditemukan di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pemerintah.

DPR RI resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI setelah legislatif melaksanakan Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen , Senayan, Jakarta, Kamis (20/3) lalu.

Sejumlah perubahan muncul dalam RUU TNI, seperti aturan mengenai kedudukan instansi, operasi militer nonperang, penempatan prajurit aktif, dan usia pensiun.

Kedudukan instansi militer tertuang dalam Pasal 3 RUU TNI.

Ayat 2 berbunyi, "Kebijakan dan strategi pertahanan sertadukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis TNI, berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan."

Berikutnya, Operasi Militer Selain Perang (OMSP) tertuang dalam Pasal 7 Ayat 2 yang mengungkap 16 hal. (jp)

presiden prabowo sudah mengesahkan ruu tni, tetapi tak bisa diakses di jdih                            jakarta.radarlebong.bacakoran.co - presiden prabowo subianto resmi mengesahkan revisi undang-undang tni (ruu tni) menjadi undang-undang.
ruu tni diketahui telah disahkan seperti yang beredar luas di masyarakat.
"sudah (disahkan), sudah. sebelum lebaran," ujar menteri sekretaris negara prasetyo hadi pada, kamis (17/4).
walaupun naskah uu tersebut sudah beredar di jejaring pesan singkat, tetapi belum dapat ditemukan di jaringan dokumentasi dan informasi hukum (jdih) pemerintah.
dpr ri resmi mengesahkan revisi undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tni setelah legislatif melaksanakan rapat paripurna di kompleks parlemen , senayan, jakarta, kamis (20/3) lalu.
sejumlah perubahan muncul dalam ruu tni, seperti aturan mengenai kedudukan instansi, operasi militer nonperang, penempatan prajurit aktif, dan usia pensiun.
kedudukan instansi militer tertuang dalam pasal 3 ruu tni.
ayat 2 berbunyi, "kebijakan dan strategi pertahanan sertadukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis tni, berada di dalam koordinasi kementerian pertahanan."
berikutnya, operasi militer selain perang (omsp) tertuang dalam pasal 7 ayat 2 yang mengungkap 16 hal. (jp)

Tag

Share