Potensi Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tahun 2025 dan Sistem KRIS

potensi kenaikan iuran bpjs kesehatan tahun 2025 dan sistem kris radarlebong.bacakoran.co- pada tahun 2025, iuran bpjs kesehatan diprediksi mengalami kenaikan. hal ini seiring dengan penerapan sistem klasifikasi rawat inap standar (kris) yang menggantikan sistem kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. regulasi terkait hal ini diatur dalam peraturan presiden (perpres) nomor 59 tahun 2024, yang merupakan perubahan ketiga atas perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. namun, besaran iuran bpjs kesehatan tidak disebutkan secara eksplisit dalam perpres ini. pasal 103b ayat (8) menyatakan bahwa presiden akan menentukan besarnya iuran, manfaat, dan tingkat pelayanan dalam batas waktu tertentu, yang jatuh pada 1 juli 2025. baca juga:bpjs gratis dari pemerintah non aktif? solusinya gimana? ketentuan masa transisi hingga saat ini, ketentuan iuran masih mengacu pada perpres nomor 63 tahun 2022. perpres ini membagi penghitungan iuran bpjs kesehatan ke dalam beberapa kategori peserta, yaitu: peserta penerima bantuan iuran (pbi): iuran untuk peserta pbi ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. baca juga:kelas 1,2,3 akan dihapus, cek iuran bpjs kesehatan sekarang! peserta yang bekerja di lembaga negara: meliputi pns, anggota tni, polri, dan pegawai non-nasional. besaran iurannya adalah 5% dari gaji atau upah bulanan dengan rincian: 4% dibayar oleh pemberi kerja. 1% dibayar oleh peserta. peserta di bumn, bumd, dan swasta: iuran sebesar 5% dari gaji atau upah bulanan dengan ketentuan serupa, yaitu 4% oleh pemberi kerja dan 1% oleh peserta. tambahan anggota keluarga ppu: untuk anggota keluarga tambahan seperti anak keempat, orang tua, atau mertua, iuran ditetapkan sebesar 1% dari gaji bulanan, yang dibayar oleh pekerja. peserta bukan pegawai (pbpu): iuran dihitung berdasarkan kelas pelayanan: rp 42.000 per bulan untuk kelas iii. pemerintah memberikan subsidi sebagian hingga tahun 2021. rp 100.000 per bulan untuk kelas ii. rp 150.000 per bulan untuk kelas i. veteran dan perintis kemerdekaan: iuran untuk kelompok ini ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok pegawai negeri golongan iii/a dengan masa kerja 14 tahun, yang dibayarkan oleh negara. batas pembayaran dan sanksi keterlambatan berdasarkan perpres 63 tahun 2022, pembayaran iuran wajib dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. jika terjadi keterlambatan, peserta diberikan waktu 45 hari untuk melunasi sebelum menerima layanan kesehatan. apabila dalam jangka waktu tersebut peserta sudah mendapatkan layanan medis di rumah sakit, maka denda sebesar 5% dari biaya diagnostik awal akan dikenakan. ketentuan denda ini diatur dalam perpres 64 tahun 2020 dengan rincian: maksimal keterlambatan dihitung selama 12 bulan. denda paling tinggi rp 30.000.000. untuk peserta ppu, pembayaran denda menjadi tanggung jawab pemberi kerja. persiapan menuju 2025 dengan implementasi sistem kris, masyarakat diimbau untuk memahami perubahan yang akan berlaku. sosialisasi terkait besaran iuran baru dan manfaat layanan harus dilakukan agar peserta dapat mempersiapkan diri sebelum kebijakan baru diterapkan secara penuh pada juli 2025.

Tag

• # kelas rawat inap bpjs
• # perpres 59 tahun 2024
• # sistem kris bpjs
• # iuran bpjs kesehatan 2025
• # perubahan iuran bpjs

Share

• 
• 
• 
• 
•