JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menindak tegas praktik manipulasi, penimbunan, dan permainan harga beras yang merugikan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, Minggu (17/8).
Prabowo menekankan, pemerintah tidak akan ragu menggunakan kewenangan konstitusional demi melindungi kepentingan rakyat.
“Kami akan proses hukum siapa pun yang berani manipulasi dan melanggar aturan. Jangan pernah anggap yang besar dan yang kaya bisa bertindak seenaknya. Kami tidak gentar dengan kebesaranmu, kami tidak gentar dengan kekayaanmu, karena kekayaanmu berasal dari rakyat Indonesia,” ujarnya.
Presiden menjelaskan, langkah penegakan hukum akan mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaku usaha yang menimbun barang kebutuhan pokok saat terjadi kelangkaan atau gejolak harga dapat dipidana penjara hingga lima tahun dan/atau denda maksimal Rp50 miliar.
Selain penindakan hukum, pemerintah juga akan membatasi dominasi penggilingan padi berskala besar.
Prabowo menegaskan, penggilingan besar wajib memiliki izin khusus dari pemerintah untuk tetap beroperasi di sektor beras.
“Kalau tidak, yang besar silakan pindah ke bidang lain. Jangan main di atas kebutuhan dasar rakyat Indonesia,” tegasnya.
Menurutnya, beras merupakan komoditas strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga negara wajib memastikan harga, kualitas, dan distribusinya tetap terkendali.
“Maka, yang mencoba mencari keuntungan gila-gilaan di atas penderitaan orang kecil tidak akan kami biarkan,” kata Prabowo.
Dalam laporannya, Prabowo menyebut harga beli gabah telah naik menjadi Rp6.500 per kilogram, memberi keuntungan lebih besar bagi petani.
Stok cadangan beras nasional juga mencapai lebih dari empat juta ton, tertinggi dalam sejarah, dan Indonesia kembali mengekspor beras setelah puluhan tahun.
“Selama saya menjabat Presiden Republik Indonesia, rakyat tidak akan menjadi korban serkahnomics. Pemerintah akan membela kepentingan rakyat,” tutupnya.(jp)