Setahun Prabowo Jabat Presiden RI: Menanggung Beban Politik Jokowi

Presiden Prabowo Subianto (kanan) memberikan salam kepada Presiden ketujuh RI Joko Widodo (kiri) usai dilantik dalam sidang paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). -Foto: net-
JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut Prabowo Subianto dalam setahun menjabat Presiden RI menanggung beban politik dan terikat dengan kekuasaan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).
Dedi berkata demikian demi menyampaikan penilaian kinerja Prabowo dari sisi politik selama setahun menjabat Presiden RI.
"Prabowo tidak saja menanggung beban politik Jokowi, tetapi masih terikat dengan kekuasaan Jokowi," kata dia melalui layanan pesan, Senin (13/10).
Dedi menilai beban politik dan keterikatan itu yang membuat Prabowo terseok-seok melaksanakan konsolidasi kekuasaan.
Misalnya, kata dia, Prabowo memiliki pekerjaan rumah terkait nasib Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mulai dibangun era Jokowi.
Kemudian, lanjut Dedi, Prabowo dihadapkan dengan loyalis Jokowi yang tak sejalan dengan eks Danjen Kopassus itu.
"Misalnya saja, perseteruan Menkeu pilihan Prabowo dengan BUMN, ini menunjukkan jika masih adanya ego sektoral antara kubu Prabowo dan Jokowi," ujarnya.
Dedi menilai Prabowo seharusnya bisa menyelesaikan konsolidasi kekuasaan pada tahun pertama menjabat Presiden RI.
Menurut dia, Prabowo bisa menyelesaikan hal itu dengan membersihkan kabinet dari loyalis Jokowi sebagai langkah awal.
"Prabowo seharusnya membuat kabinetnya bebas dari tokoh tinggalan Jokowi, agar ia leluasa dan tidak dibayang-bayangi post power syndromnya Jokowi," ungkapnya.
Hanya saja, Dedi menilai sulit bagi Prabowo untuk menyelesaikan konsolidasi politik pada tahun pertama menjabat Presiden RI.
Dia menganggap Prabowo pada tahun kedua masih melaksanakan konsolidasi kekuasaan, karena anggota kabinet yang belum bersih dari pengaruh Jokowi.
"Situasi yang ada saat ini, rasanya sulit tercapai, tahun kedua masih memungkinkan terjadinya konsolidasi kekuasaan, terlebih jika sebagian anggota kabinet belum sepenuhnya loyal pada Presiden," ungkap Dedi.
Diketehui, Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka resmi menjabat Presiden dan Wapres RI setelah dilantik MPR RI pada 20 Oktober 2024.