Kabar Buruk untuk Honorer Gagal PPPK Paruh Waktu, Kali Ini soal Gaji 2026

Reporter: |

Editor: |

Jumat , 05 Dec 2025 - 23:02

ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu yang bersifat sementara. Ilustrasi.-Foto: net-

Dia menegaskan para honorer bukan tenaga ilegal mereka melamar secara resmi, diverifikasi setiap tahun, dan selalu menerima SK perpanjangan.

"Kalau sampai mereka menggugat, kami siap dampingi. Ini bukan soal melawan pemerintah, tetapi membela rakyat. Kami berharap tidak terjadi benturan antara rakyat dan pemerintah. Malu kita kalau sampai begitu," tegas anggota DPRD Dapil Kota Mataram ini.

Ia juga menyoroti banyak daerah lain sedang berjuang keras memperjuangkan tenaga honorer untuk memperoleh kejelasan status dan kesejahteraan.

Sementara, kata dia, Pemprov NTB justru mengambil langkah mundur. Sementara Kepala Dinas Kominfotik NTB, Yusron Hadi mengatakan sesuai aturan, semua urusan kepegawaian terpusat.

"Kebijakan one system single policy (satu sistem kebijakan tunggal) diterapkan oleh pemerintah. Sehingga segala kebijakan kepegawaian negeri termasuk kita di daerah kiblatnya ke sana," ujar Yusron.

Dikatakan, Pemprov telah berupaya menyampaikan persoalan ini ke pemerintah pusat secara resmi bersurat, bertemu dengan pejabat Kemenpan-RB dan BKN serta melakukan audiensi/pertemuan dengan DPR RI bersama legislatif daerah untuk menyuarakan persoalan honorer.

Namun, sikap pemerintah pusat sudah tegas, yakni menerbitkan Surat Edaran (SE) KemenPANRB Nomor: B/5645/SM.01.00/2025 tertanggal 25 November.

SE KemenPANRB tentang Penjelasan Penyelesaian Pegawai Non-ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah tersebut ditandatangani Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Aba Subagja.

SE yang ditujukan kepada para sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia itu menjadi jawaban tegas pemerintah atas munculnya aspirasi dari kalangan honorer yang tidak masuk gerbong pengangkatan PPPK Paruh Waktu.

Inti isi SE tersebut ialah penegasan pemerintah pusat bahwa kebijakan afirmasi pengangkatan honorer menjadi PPPK dan PPPK Paruh Waktu sudah berakhir.

"Semua daerah melakukan hal yang sama, provinsi-provinsi lain juga menemukan kendala yang sama. Melalui surat Kemenpan-RB pada 25 November 2025 tentang penyelesaian penataan pegawai non-ASN, kita (Pemprov NTB) diingatkan kembali batasan-batasan dalam pengangkatan pegawai non-ASN. Daerah mempedomaninya," kata Yusron. (jp)

kabar buruk untuk honorer gagal pppk paruh waktu, kali ini soal gaji 2026                            mataram.radarlebong.bacakoran.co - terdapat 518 honorer di lingkungan pemerintah provinsi nusa tenggara barat (ntb) yang tidak terakomodasi dalam pengangkatan pppk paruh waktu.
nasib honorer tertinggal tersebut hingga saat ini belum jelas dan terancam pemutusan hubungan kerja atau phk.
terlebih, rancangan perda apbd 2026 ntb juga tidak menganggarkan gaji honorer. anggota dprd ntb made slamet menyoroti masalah tersebut.
"saya kira anak-anak (honorer) ini sudah bekerja lama. ada yang tidak lolos hanya karena tidak bisa komputer atau gagal saat pengecekan akhir. ada pula yang mencoba peruntungan ikut tes cpns, tetapi tidak berhasil. mereka senior, bertahun-tahun mengabdi. masa tiba-tiba tidak ada anggarannya," ujarnya kepada wartawan di mataram, rabu (3/12).
ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh dari kemendagri terhadap raperda apbd 2026 ntb, termasuk perlunya pengalihan sejumlah pos anggaran untuk menyelamatkan nasib para tenaga honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi.  
made slamet mengaku dprd telah berupaya mengawal persoalan ini sejak awal. dari total 518 honorer, ia menyebut masih terdapat dugaan data ganda yang perlu ditelusuri, sehingga jumlah riil diperkirakan sekitar 430 orang.
namun, menurutnya angka tersebut tetap mencerminkan ratusan aparatur yang telah lama bekerja, bahkan puluhan tahun. namun, mereka kini terancam tidak digaji hanya karena alasan administratif atau faktor teknis. 
dia menyayangkan sikap pemprov ntb yang tidak mengalokasikan anggaran gaji honor daerah dalam raperda apbd 2026.
made bahkan menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat, baik kemendagri maupun kementerian pan-rb untuk mencari solusi yang tidak merugikan para honorer.
lebih lanjut, ia mendesak agar kemendagri mengevaluasi alokasi anggaran lain yang dianggap tidak mendesak.
made menyoroti anggaran pengadaan mobil listrik sebesar rp14 miliar dan anggaran tim percepatan pembangunan daerah (tppd) senilai rp2,9 miliar lebih yang menurutnya dapat dialihkan demi pembayaran gaji honorer.
selain itu, ia menilai dana belanja tidak terduga (btt) bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kebutuhan mendesak seperti pembayaran gaji honorer.
"kalau untuk gaji yang sifatnya mendesak, saya kira masih ada celah. ketimbang anggaran lain yang menurut kami tidak sesuai aturan, lebih baik alihkan dulu untuk honorer. jangan sampai mereka kena phk," ujarnya. made juga menegaskan komitmennya untuk mendampingi para honorer hingga titik akhir.
jika sampai terjadi phk, ia memastikan akan mendampingi mereka secara hukum, bahkan melalui upaya gugatan berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan.
dia menegaskan para honorer bukan tenaga ilegal mereka melamar secara resmi, diverifikasi setiap tahun, dan selalu menerima sk perpanjangan.
"kalau sampai mereka menggugat, kami siap dampingi. ini bukan soal melawan pemerintah, tetapi membela rakyat. kami berharap tidak terjadi benturan antara rakyat dan pemerintah. malu kita kalau sampai begitu," tegas anggota dprd dapil kota mataram ini.
ia juga menyoroti banyak daerah lain sedang berjuang keras memperjuangkan tenaga honorer untuk memperoleh kejelasan status dan kesejahteraan.
sementara, kata dia, pemprov ntb justru mengambil langkah mundur. sementara kepala dinas kominfotik ntb, yusron hadi mengatakan sesuai aturan, semua urusan kepegawaian terpusat.
"kebijakan one system single policy (satu sistem kebijakan tunggal) diterapkan oleh pemerintah. sehingga segala kebijakan kepegawaian negeri termasuk kita di daerah kiblatnya ke sana," ujar yusron.
dikatakan, pemprov telah berupaya menyampaikan persoalan ini ke pemerintah pusat secara resmi bersurat, bertemu dengan pejabat kemenpan-rb dan bkn serta melakukan audiensi/pertemuan dengan dpr ri bersama legislatif daerah untuk menyuarakan persoalan honorer.
namun, sikap pemerintah pusat sudah tegas, yakni menerbitkan surat edaran (se) kemenpanrb nomor: b/5645/sm.01.00/2025 tertanggal 25 november.
se kemenpanrb tentang penjelasan penyelesaian pegawai non-asn di lingkungan pemerintah daerah tersebut ditandatangani deputi bidang sumber daya manusia aparatur aba subagja.
se yang ditujukan kepada para sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota seluruh indonesia itu menjadi jawaban tegas pemerintah atas munculnya aspirasi dari kalangan honorer yang tidak masuk gerbong pengangkatan pppk paruh waktu.
inti isi se tersebut ialah penegasan pemerintah pusat bahwa kebijakan afirmasi pengangkatan honorer menjadi pppk dan pppk paruh waktu sudah berakhir.
"semua daerah melakukan hal yang sama, provinsi-provinsi lain juga menemukan kendala yang sama. melalui surat kemenpan-rb pada 25 november 2025 tentang penyelesaian penataan pegawai non-asn, kita (pemprov ntb) diingatkan kembali batasan-batasan dalam pengangkatan pegawai non-asn. daerah mempedomaninya," kata yusron. (jp)