Kejari Lebong Lidik Dugaan Korupsi di PDAM TTE dan Seleksi PPPK

Reporter: Adrian Roseple |

Editor: Reni Apriani |

Selasa , 30 Sep 2025 - 23:30

Kejari Lebong Lidik Dugaan Korupsi di PDAM TTE dan Seleksi PPPK-foto :adrian roseple/radarlebong-

kejari lebong lidik dugaan korupsi di pdam tte dan seleksi pppk                            lebong.radarlebong.bacakoran.co - kejaksaan negeri (kejari) lebong kini tengah menangani dua perkara besar yang diduga kuat melibatkan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan pemerintahan daerah.
kedua kasus tersebut kini menjadi sorotan publik karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar.
kasus pertama menyasar dugaan korupsi berjamaah di tubuh perusahaan daerah air minum (pdam) tirta tebo emas (tte).
sementara kasus kedua, yang tak kalah menghebohkan, berkaitan dengan kecurangan dalam proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) yang terjadi dalam rentang waktu 2021 hingga 2024.
baca juga:tangani temuan bpk dan penertiban aset, pemkab lebong gandeng kejari
kejaksaan memastikan bahwa proses penyelidikan atas dua perkara ini tengah berjalan intensif.
kepala kejari lebong, evelin nur agusta sh, mh, melalui kasi pidana khusus (pidsus) kejari lebong, robby rahditio dharma sh, mh,  membenarkan bahwa tim penyidik sudah mulai memanggil dan memeriksa sejumlah saksi terkait dua kasus tersebut.
namun, karena masih dalam tahap penyelidikan, ia belum dapat mengungkapkan detail pihak-pihak yang terlibat maupun sejauh mana proses penanganannya.
"belum dapat kami sampaikan secara detail, karena dua kasus ini baru dalam tahap penyelidikan," ungkap robby.
meski demikian, robby menegaskan bahwa semua laporan masyarakat yang masuk akan ditindaklanjuti secara profesional. ia meminta waktu dan kepercayaan publik agar penyidik dapat mendalami dugaan pelanggaran secara objektif dan menyeluruh.
"yang jelas, semua laporan masyarakat yang masuk itu akan kami tindak lanjuti. jadi kami meminta waktu untuk mengusut kedua kasus besar ini, " singkat robby. 
kasus yang menyeret pdam tirta tebo emas terungkap setelah ditemukan dugaan adanya praktik ilegal di dalam tubuh perusahaan, seperti sambungan air tanpa izin (ilegal), pungutan liar, hingga manipulasi tagihan pelanggan.
tak hanya mencoreng nama perusahaan, praktik kotor ini juga diperkirakan menimbulkan kerugian besar yang ditaksir mencapai rp 2,5 hingga rp 5 miliar setiap tahunnya.
sebagai perusahaan milik daerah, kerugian tersebut tentu berdampak langsung pada keuangan daerah dan kualitas pelayanan publik, khususnya akses air bersih bagi masyarakat. banyak warga yang merasa dirugikan karena layanan air tak berjalan semestinya, padahal mereka tetap dibebani tagihan.
"ini bukan sekadar masalah keuangan, tapi menyangkut hak dasar masyarakat atas air bersih," ungkap salah satu tokoh masyarakat lebong yang enggan disebutkan namanya.
sementara itu, kasus kedua yang juga tengah didalami kejari lebong menyangkut proses seleksi pppk sejak 2021 hingga 2024.
dalam kurun waktu tersebut, isu kecurangan terus mencuat, bahkan sempat muncul istilah "pppk siluman" yang viral pada 2023 lalu. istilah ini merujuk pada peserta yang tidak mengikuti tahapan seleksi secara resmi, namun tiba-tiba dinyatakan lolos dan diangkat.
lebih jauh, beredar juga isu bahwa dalam proses seleksi tersebut, ada praktik "jual beli jabatan" atau uang pelicin yang ditawarkan kepada peserta untuk memastikan kelulusan mereka. praktik ini tentu bertentangan dengan asas meritokrasi dan merugikan banyak pelamar yang seharusnya lolos secara murni melalui tes.
"tahun 2023 itu sempat heboh, ada yang tidak ikut tes tapi namanya muncul di pengumuman akhir. kami sudah lapor ke polda, tapi sepertinya mandek," ujar salah sumber.
dugaan keterlibatan oknum pejabat daerah juga mulai mencuat. nama-nama tertentu disebut-sebut sebagai aktor utama di balik praktik transaksional dalam seleksi asn ini. namun, belum ada keterangan resmi dari kejaksaan mengenai siapa saja yang telah dipanggil atau sedang dibidik.
dua perkara besar ini menjadi perhatian luas masyarakat lebong. selain karena menyangkut uang negara dan hak publik, banyak pihak menilai bahwa penyalahgunaan wewenang dan persekongkolan yang terjadi merupakan bentuk nyata dari korupsi sistemik yang telah berlangsung lama.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Rabu 1 Oktober 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan