Tegur Para Gubernur yang Protes Pemotongan Dana Transfer ke Daerah, Tito: Banyak Pemborosan

Tegur Para Gubernur yang Protes Pemotongan Dana Transfer ke Daerah, Tito: Banyak Pemborosan-foto :jpnn.com-

RADARLEBONG.BACAKORAN.CO- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur sejumlah gubernur yang memprotes kebijakan pemerintah pusat terkait pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD). Tito meminta para gubernur tersebut agar tidak langsung pesimistis dan menolak keputusan pemotongan TKD. Menurut dia, mereka seharusnya melakukan introspeksi terhadap efisiensi penggunaan anggaran di daerah. 

“Jangan kemudian menjadi pesimis, dan langsung resisten ketika melihat dampak. Lihat juga faktanya, banyak terjadi pemborosan,” ucap Tito pada Kamis (9/10).

“Lihat juga faktanya, banyak juga yang terjadi tidak efisien, dan kemudian akhirnya jadi masalah hukum,” lanjutnya. Tito menilai pemborosan anggaran menjadi salah satu penyebab banyaknya kepada daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Untuk itu, para gubernur diingatkan menggunakan anggaran dengan prinsip efisiensi dan tepat sasaran. “Kena OTT, masuk penjara, dan lain-lain. Efektifkan, efisienkan dulu. Tepat sasaran, efisienkan. Kalau ada masalah, nanti kami terbuka, kami bicarakan. Termasuk, sudah ketemu (Menkeu) Pak Purbaya,” kata dia.

Eks Kapolri itu menjelaskan bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah meminta agar para kepala daerah melakukan exercise terlebih dahulu terhadap anggaran yang tersedia setelah adanya penyesuaian TKD.

Pemerintah bakal tetap mencari solusi bagi daerah-daerah yang benar-benar mengalami kesulitan fiskal. “Pak Purbaya menyampaikan, exercise dulu. Silakan, nanti kami lihat daerah yang betul-betul kesulitan. Kira-kira begitu,” tuturnya.

Sebelumnya, sejumlah gubernur menyampaikan aspirasi pemerintah daerah kepada Menteri Keuangan terkait pemotongan TKD dan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2026. Para gubernur dari berbagai provinsi telah menyampaikan pendapat langsung kepada Menkeu Purbaya agar kebijakan tersebut dapat dipertimbangkan ulang demi menjaga kelangsungan program pembangunan daerah. 

 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan