PNBP Lampaui Target 5 Kali Lipat, KLH Perkuat Dukungan Program Strategis Lingkungan

JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mencatat capaian luar biasa dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025. Hingga triwulan III, realisasi PNBP mencapai Rp 509.385.648.420, atau 543,21% dari target tahunan sebesar Rp 93.773.500.000.

Capaian yang melampaui target lebih dari lima kali lipat ini menjadi bukti nyata efektivitas tata kelola lingkungan yang produktif, akuntabel, dan berintegritas. PNBP berperan sebagai tambahan pendanaan strategis untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas lingkungan hidup nasional.

Peningkatan penerimaan ini merupakan hasil sinergi kebijakan dan pengawasan yang mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan, optimalisasi layanan laboratorium lingkungan, serta perluasan sarana pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup yang semakin profesional dan menjangkau lebih luas.

“Setiap rupiah dari PNBP bukan hanya angka di laporan keuangan, tetapi wujud nyata komitmen kita menjaga bumi untuk generasi mendatang. Dukungan ini memperkuat langkah-langkah strategis KLH/BPLH dalam mengatasi tantangan lingkungan dan memastikan pembangunan nasional berjalan seiring dengan kelestarian alam,” kata Menteri Hanif Faisol Nurofiq. 

Dengan peran tersebut, PNBP bukan penggerak utama, namun menjadi pelengkap penting yang memberikan dukungan signifikan terhadap berbagai program KLH dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memperkuat ekonomi hijau di tingkat nasional maupun daerah.

Pelaksanaan PNBP oleh KLH/BPLH dilakukan secara transparan dan akuntabel berdasarkan PMK Nomor 155 Tahun 2021 jo. PMK Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP, serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 dan PP Nomor 47 Tahun 2023 yang mengatur jenis dan tarif PNBP.

Melalui regulasi ini, KLH memiliki kewenangan dalam mengelola penerimaan dari berbagai layanan fungsional seperti perizinan lingkungan, uji laboratorium, sertifikasi, serta pelatihan di bidang lingkungan hidup.

Selain itu, pengawasan dan pelaporan dilakukan melalui sistem digital terintegrasi dengan Kementerian Keuangan lewat portal ssdpnbp.kemenkeu.go.id. Sistem ini memastikan pelaporan proyeksi, realisasi, dan deviasi PNBP dilakukan tepat waktu, akurat, dan dapat dipantau secara real time.

Laporan disampaikan secara berjenjang mulai dari satuan kerja hingga tingkat kementerian setiap tanggal 10 dan 15 setelah masa pelaporan berakhir, menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana publik.

Untuk mengoptimalkan PNBP hingga akhir tahun 2025, KLH/BPLH terus melakukan langkah-langkah strategis dan inovatif, antara lain: 1. Meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah dalam penertiban dan pembinaan unit usaha agar seluruh kegiatan ekonomi mematuhi ketentuan lingkungan.

2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan laboratorium lingkungan untuk memperluas jangkauan, mempercepat waktu layanan, dan memastikan mutu hasil uji yang kredibel serta diakui secara nasional dan internasional.

3. Mengembangkan tata kelola karbon nasional melalui sertifikasi pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) sebagai instrumen strategis untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi nasional (Nationally Determined Contribution/NDC Indonesia), memperluas partisipasi sektor swasta dalam perdagangan karbon, serta menyiapkan pemberian label karbon bagi organisasi dan produk yang memenuhi standar berkelanjutan.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem ekonomi hijau dan menjamin integritas penghitungan serta pengakuan penurunan emisi GRK baik di tingkat nasional maupun global.

Tindak lanjut penggunaan dana PNBP juga diarahkan pada kegiatan yang memberikan dampak langsung bagi lingkungan dan masyarakat. Dana tersebut digunakan untuk rehabilitasi kawasan hutan dan lahan kritis seluas lebih dari 15.000 hektare, penguatan sistem pemantauan kualitas udara nasional, peningkatan infrastruktur laboratorium lingkungan, serta pengembangan kapasitas aparatur pengawas lingkungan daerah.