RDTR Enggano Disiapkan, Pemkab BU Ajukan Dana APBN

BENGKULUUTARA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara berencana menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Enggano sebagai pedoman pembangunan wilayah kepulauan strategis tersebut.

Penyusunan RDTR ini akan dituangkan dalam Peraturan Bupati, sekaligus diajukan pembiayaannya melalui anggaran pemerintah pusat.

Asisten I Pemkab Bengkulu Utara, Bari Oktari, S.STP, M.Si, menjelaskan bahwa pembuatan RDTR membutuhkan biaya cukup besar. Oleh karena itu, pemkab mengusulkan alokasi pembiayaan dari APBN.

“Berdasarkan pengalaman penyusunan RDTR sebelumnya, anggaran yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp2 miliar,” ungkap Bari.

Baca Juga: 104 Desa di Bengkulu Utara Belum Ajukan Pencairan Dana Desa Tahap II

RDTR Kecamatan Enggano nantinya akan memuat arahan pembangunan dan pemanfaatan ruang dengan sistem zonasi.

Penyusunan dokumen tersebut juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan adat istiadat masyarakat Enggano yang memiliki karakter khas daerah kepulauan.

“RDTR ini akan menjadi landasan penting dalam menentukan arah pembangunan di Enggano agar sesuai dengan potensi wilayah dan target pembangunan pemerintah,” tambah Bari.

Penyusunan RDTR Enggano juga merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden terkait percepatan pembangunan wilayah kepulauan terluar.

Saat ini, pemerintah pusat tengah mengembangkan Kampung Nelayan Merah Putih Enggano sebagai pusat penguatan sektor perikanan tangkap.

Program tersebut akan diintegrasikan dengan arah pembangunan yang disusun oleh Pemkab Bengkulu Utara.

“Dengan perencanaan yang terintegrasi, potensi besar Enggano dapat dimaksimalkan. Harapannya, masyarakat bisa merasakan manfaat nyata terutama dalam peningkatan ekonomi lokal,” jelas Bari.

Melalui penyusunan RDTR, pemerintah daerah optimis pembangunan di Kecamatan Enggano dapat berlangsung lebih terarah.

Selain memperkuat sektor perikanan, rencana ini juga akan mendukung pengembangan pariwisata, infrastruktur, hingga pemanfaatan ruang untuk kepentingan masyarakat.