Info Terbaru Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu, Masih Sinkronisasi di BKN

Reporter: |

Editor: |

Minggu , 07 Sep 2025 - 23:40

Tahapan pengisian DRH PPPK Paruh Waktu berakhir 15 September 2025. Ilustrasi-foto: net-

BKPSDM Kabupaten Kuningan, lanjut dia, nantinya memfasilitasi sosialisasi pengisian DRH secara daring sesuai jadwal resmi yang akan ditetapkan.

Dia menyebutkan, Pemkab Kuningan, mengajukan sebanyak 4.289 pegawai honorer atau non-aparatur sipil negara (ASN) untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada 2025.

Wahyu Hidayah mengatakan pengajuan itu mencakup seluruh pegawai honorer berstatus R2, R3, dan R4 yang masih aktif bekerja di lingkungan Pemkab Kuningan.

“Ini bentuk tindak lanjut dari amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 sekaligus arahan Bupati Kuningan agar penyelesaian status pegawai non-ASN dapat segera dituntaskan,” kata Wahyu.

Dia memerinci jumlah pegawai honorer yang diusulkan untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu terdiri atas 81 orang berstatus R2, 3.553 orang R3, serta 655 orang R4.

Wahyu menegaskan penyelesaian status pegawai non-ASN melalui mekanisme PPPK paruh waktu merupakan kebijakan nasional yang dijalankan secara bertahap sesuai ketentuan.

Dia pun mengajak seluruh pegawai non ASN untuk tetap menjaga profesionalisme, semangat kerja, serta terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Pemkab Kuningan berkomitmen mengawal proses ini secara transparan, tertib, dan memberikan kepastian yang adil bagi seluruh pegawai non-ASN,” katanya. (jp)

info terbaru pengisian drh pppk paruh waktu, masih sinkronisasi di bkn                            jakarta.radarlebong.bacakoran.co - berikut ini informasi terbaru seputar pengisian drh pppk paruh waktu yang ditunggu para honorer dan lulusan pendidikan profesi guru (ppg).
mengacu surat menpanrb nomor: b/4014/m.sm.01.00/2025, terdapat dua tahapan sebelum dimulai pengisian drh pppk paruh waktu.
dua tahapan sebelum pengisian daftar riwayat hidup (drh), yakni penetapan kebutuhan pppk paruh waktu oleh menteri panrb mulai 26 agustus hingga 4 september 2025.
setelah penetapan kebutuhan, ada tahapan pengumuman alokasi kebutuhan pppk paruh waktu mulai 27 agustus hingga 6 september 2025.
dengan demikian, masa penetapan kebutuhan pppk paruh waktu dan pengumuman alokasi kebutuhan sebenarnya sudah lewat karena saat ini sudah 7 september 2025.
adapun jadwal pengisian drh pppk paruh waktu mulai 28 agustus sampai dengan 15 september 2025.
info terbaru datang dari penjabat (pj) sekretaris daerah (sekda) kabupaten kuningan, jawa barat, wahyu hidayah.
wahyu menjelaskan kebutuhan pppk paruh waktu untuk kabupaten kuningan, sudah ditetapkan kementerian panrb.
namun, saat ini masih dalam tahap sinkronisasi data di badan kepegawaian negara (bkn) ri, sebelum dikirim ke pemkab kuningan.
pemkab kuningan, kata dia, dalam waktu dekat ini segera mengumumkan penetapan kebutuhan pppk paruh waktu setelah menerima hasil sinkronisasi data tersebut dari bkn.
“informasi resmi mengenai waktu pengumuman menunggu dari bkn. kami berharap bisa dipercepat agar tahapan selanjutnya segera berjalan,” ujarnya saat dikonfirmasi di kuningan, minggu (7/9).
tahapan berikutnya setelah penetapan kebutuhan diumumkan ialah pengisian drh dan pemberkasan nip pppk paruh waktu.
wahyu menuturkan dokumen persyaratan pemberkasan masih menunggu surat resmi dari bkn.
informasi sementara, persyaratan itu akan disederhanakan agar lebih mudah dipenuhi pegawai.
bkpsdm kabupaten kuningan, lanjut dia, nantinya memfasilitasi sosialisasi pengisian drh secara daring sesuai jadwal resmi yang akan ditetapkan.
dia menyebutkan, pemkab kuningan, mengajukan sebanyak 4.289 pegawai honorer atau non-aparatur sipil negara (asn) untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu pada 2025.
wahyu hidayah mengatakan pengajuan itu mencakup seluruh pegawai honorer berstatus r2, r3, dan r4 yang masih aktif bekerja di lingkungan pemkab kuningan.
“ini bentuk tindak lanjut dari amanat uu nomor 20 tahun 2023 sekaligus arahan bupati kuningan agar penyelesaian status pegawai non-asn dapat segera dituntaskan,” kata wahyu.
dia memerinci jumlah pegawai honorer yang diusulkan untuk diangkat menjadi pppk paruh waktu terdiri atas 81 orang berstatus r2, 3.553 orang r3, serta 655 orang r4.
wahyu menegaskan penyelesaian status pegawai non-asn melalui mekanisme pppk paruh waktu merupakan kebijakan nasional yang dijalankan secara bertahap sesuai ketentuan.
dia pun mengajak seluruh pegawai non asn untuk tetap menjaga profesionalisme, semangat kerja, serta terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“pemkab kuningan berkomitmen mengawal proses ini secara transparan, tertib, dan memberikan kepastian yang adil bagi seluruh pegawai non-asn,” katanya. (jp)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Senin 8 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan