7 Fraksi Setujui Raperda jadi Perda LKPJ Bupati

BENGKULUUTARA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Utara gelar paripurna dengan agenda penyampaian kata akhir fraksi DPRD Bengkulu Utara terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 serta penandatangan berita acara keputusan bersama terhadap rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024.

Paripurna ini dihadiri langsung oleh Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, S.E, M.Ap, Senin (7/7).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, jajaran Forkopimda Bengkulu Utara, Sekretaris Daerah Bengkulu Utara, Asisten dan Staf Ahli Setdakab Bengkulu Utara, pimpinan organisasi dan partai politik Bengkulu Utara, serta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bengkulu Utara.

Dalam sambutannya, Bupati Bengkulu Utara menyampaikan apresiasi kepada jajaran pihak DPRD Bengkulu Utara yang telah memberikan pandangan terhadap rancangan peraturan daerah sehingga memunculkan beberapa point catatan penting bagi pelaksanaan APBD Bengkulu Utara pada tahun ini.

Baca Juga: Bupati Serahkan Bantuan Biaya Pendampingan

"Atas nama pemerintah daerah kami mengapresiasi setinggi-tingginya jajaran DPRD yang telah memberikan pandangan terhadap rancangan peraturan daerah sehingga memunculkan beberapa point catatan penting bagi pelaksanaan APBD Bengkulu Utara pada tahun ini," ujarnya.

Dijelaskannya, dengan ditetapkannya rancangan peraturan daerah tersebut menjadi peraturan daerah diharapkan dapat menjadi payung hukum yang menjadi acuan bagi jajaran pemerintah daerah dalam menggunakan APBD berdasarkan regulasi yang berlaku dan dapat membawa hasil positif bagi kemajuan Bengkulu Utara.

"Dengan ditetapkannya Raperda menjadi perda, kami berharap dapat menjadi payung hukum yang menjadi acuan bagi jajaran pemerintah daerah dalam menggunakan APBD berdasarkan regulasi yang berlaku dan dapat membawa hasil positif bagi kemajuan Bengkulu Utara," tambahnya.

Berdasarkan sidang paripurna tersebut, ke tujuh fraksi yang ada di DPRD Bengkulu Utara yaitu, fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PAN, Repal Bangkit, dan Demokrat Sejahtera, menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tersebut untuk disahkan menjadi peraturan daerah Bengkulu Utara.