Bupati Serahkan Bantuan Biaya Pendampingan

BENGKULUUTARA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan perhatian terhadap masyarakat kurang mampu yang sedang berjuang menghadapi ujian kesehatan.

Bertempat di Kantor Bupati Bengkulu Utara, Senin (7/7). Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata, SE, MAP menyerahkan secara langsung bantuan biaya pendampingan/uang tunggu pasien sebesar Rp5 juta kepada keluarga pasien asal Kecamatan Lais.

Diketahui, bantuan tersebut diberikan kepada keluarga An. Fajar Rahmat Sidik, 23 tahun, warga Pasar Lais, Kecamatan Lais, yang saat ini sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mohammad Hoesin, Palembang.

Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Arie Septia Adinata, didampingi oleh Sekretaris Daerah H. Fitriyansyah, S.STP., M.M., Asisten I Setdakab, serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara.

Baca Juga: Bupati BU Buka Ajang Fun Run

"Program bantuan ini merupakan bentuk kepedulian nyata dari pemerintah daerah terhadap masyarakat yang kurang mampu, khususnya yang sedang mengalami kesulitan saat mendampingi anggota keluarga yang menjalani pengobatan di luar daerah. Ini merupakan program yang sudah berjalan melalui Dinas Sosial. Ketika ada saudara atau kerabat kita yang sedang dirawat namun keluarga tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup, maka pemerintah hadir. Selain program Jamkesda, kami juga menyediakan bantuan biaya pendampingan pasien bagi warga tidak mampu," ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat agar tidak sungkan melapor melalui perangkat desa atau Dinas Sosial jika menghadapi situasi serupa.

Pemerintah daerah siap hadir untuk memberikan solusi dan meringankan beban warga.

“Kita juga kedatangan keluarga dari Desa Talang Rasau yang juga dalam kondisi tidak mampu. Ini bukti bahwa pemerintah tidak tutup mata. Semoga bantuan ini bisa sedikit meringankan dan memberi semangat bagi keluarga yang sedang berjuang. Ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk menjamin akses pelayanan sosial dan kesehatan yang adil dan merata, serta menjadikan keberpihakan pada kelompok rentan sebagai bagian utama dalam agenda pembangunan daerah," pungkasnya.