Sambangi DPR, Guru & Tendik PPPK Minta Dialihkan ke PNS

sambangi dpr, guru & tendik pppk minta dialihkan ke pns jakarta.radarlebong.bacakoran.co - guru dan tendik pppk yang tergabung dalam ikatan pendidik nusantara (ipn) se-indonesia minta dpr ri memperjuangkan pengalihan mereka ke pns. permohonan itu disampaikan ipn saat beraudiensi dengan komisi 2 dan komisi 10 dpr ri pada 24 juni 2025. menurut sekjen ipn riau said syamsul bahri, perwakilan ipn dari berbagai daerah datang termasuk riau. semuanya sevisi minta pppk dialihkan ke pns melalui keppres  "kami bertemu anggota komisi 2 dari fraksi pks bapak aus hidayah nur dan komisi 10 ada ibu reni astuti serta bapak hendri munif dari fraksi pks juga. kami mihta dialihkan ke pns melalui keppres," kata syamsul kepada jpnn, rabu (25/6). tuntutan ipn se-indonesia ini menurut syamsul hal yang wajar karena melihat adanya perbedaan perlakuan terhadap pns dan pppk. oleh karena itu, ipn se-indonesia mengajukan 21 daftar inventarisir masalah (dim) kepada dpr ri melalui perwakilan fraksi pks. adapun 21 dim perjuangan peralihan pppk ke pns sebagai berikut: 1. keterbatasan jenjang karier pppk tidak memiliki jenjang karier yang jelas dan terstruktur seperti pns, sehingga berisiko menurunkan motivasi kerja jangka panjang. 2. keterbatasan kesempatan mengembangkan kompetensi pppk belum memiliki akses yang setara untuk mengikuti program peningkatan kompetensi dan pendidikan lanjutan seperti pns. 3. stagnasi jabatan pppk hanya berhenti pada jabatan yang dilamar tanpa peluang kenaikan pangkat atau golongan, sehingga karier menjadi stagnan. 4. kurangnya payung hukum untuk hak setelah pensiun pppk belum memiliki regulasi yang jelas terkait hak-hak setelah pensiun, tidak seperti pns yang memiliki tunjangan pensiun tetap. 5. diskriminasi oleh rekan sejawat pppk sering dipandang sebelah mata oleh rekan sejawat karena perbedaan status kepegawaian. 6. ketidaktenangan karena status kontrak pppk tidak memiliki ketenangan dalam bekerja karena masih berstatus kontrak, dengan risiko tidak diperpanjang sewaktu-waktu. 7. ketidakstabilan status kepegawaian status pppk rentan diputus atau tidak diperpanjang, menciptakan ketidakstabilan dalam pekerjaan dan masa depan keluarga. 8. ketidakselarasan dengan tujuan pembangunan nasional status pppk yang tidak pasti tidak mendukung sepenuhnya agenda pembangunan nasional dalam peningkatan mutu sdm indonesia. 9. dampak terhadap kualitas pendidikan dan generasi emas 2045 ketidakpastian status pppk berpotensi menurunkan kualitas pendidikan, yang berimbas negatif terhadap pencapaian target generasi emas indonesia 2045. 10. kesejahteraan finansial tidak stabil karena status kontrak, pppk belum memiliki jaminan kesejahteraan finansial yang stabil seperti tunjangan pensiun dan jaminan hari tua. 11. kurangnya pengakuan dan penghargaan kontribusi pppk di bidang pendidikan belum mendapatkan pengakuan dan penghargaan yang setara dengan pns. 12. kesulitan mutasi pppk sulit melakukan mutasi atau perpindahan tempat kerja karena jabatan terikat pada kontrak awal, menutup peluang pengembangan karir. 13. ketidakmerataan penetapan bup (batas usia pensiun) penetapan bup untuk pppk belum seragam di seluruh indonesia, menimbulkan ketidakadilan antarwilayah. 14. kesenjangan antara pppk dan pns perbedaan status kepegawaian antara pppk dan pns menciptakan kesenjangan sosial dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia (sila ke-5 pancasila). 15. tidak ada perlindungan hukum yang memadai belum ada perlindungan hukum yang kuat bagi pppk terkait permasalahan hukum selama menjalankan tugas profesi. 16. tidak ada jaminan pensiun dan sosial yang setara pppk belum memiliki jaminan pensiun dan jaminan sosial seperti pns, yang berdampak pada ketidakpastian masa depan. 17. motivasi kerja rentan menurun ketidakjelasan status pppk menyebabkan penurunan semangat kerja, yang berdampak pada kualitas kinerja di dunia pendidikan. 18. ketidakjelasan pola rekrutmen pppk secara nasional pola rekrutmen pppk yang sering berubah menciptakan ketidakpastian dan kebingungan bagi tenaga honorer yang akan mengikuti seleksi. 19. membebani anggaran daerah status pppk yang belum memiliki kepastian status jangka panjang justru berpotensi membebani anggaran daerah, terutama dalam pembiayaan gaji tanpa adanya jaminan hak-hak kepegawaian jangka panjang. 20. ketidakadilan antarwilayah dalam pengelolaan kepegawaian kebijakan pengelolaan pppk tidak seragam antar daerah, menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan tenaga pendidik. 21. kontradiksi dengan semangat pemerataan pendidikan nasional kondisi pppk yang tidak stabil secara status kepegawaian bertentangan dengan semangat pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh indonesia, khususnya di daerah 3t (terdepan, terluar, tertinggal). "itulah alasan mengapa kami guru dan tendik pppk harus berjuang. peralihan ke pns harga mati dengan senjata keppres," pungkas said syamsul bahri. (jp)

Tag

• # dialihkan
• # tendik
• # minta
• # dpr
• # pns
• # sambangi
• # guru
• # pppk

Share

• 
• 
• 
• 
•