Sambangi DPR, Guru & Tendik PPPK Minta Dialihkan ke PNS

Reporter: |

Editor: |

Rabu , 25 Jun 2025 - 22:41

Guru dan tendik PPPK yang tergabung dalam Ikatan Pendidik Nusantara (IPN) se-Indonesia minta DPR RI memperjuangkan pengalihan mereka ke PNS.-foto: net-

JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Guru dan tendik PPPK yang tergabung dalam Ikatan Pendidik Nusantara (IPN) se-Indonesia minta DPR RI memperjuangkan pengalihan mereka ke PNS. Permohonan itu disampaikan IPN saat beraudiensi dengan Komisi 2 dan Komisi 10 DPR RI pada 24 Juni 2025.

Menurut Sekjen IPN Riau Said Syamsul Bahri, perwakilan IPN dari berbagai daerah datang termasuk Riau. Semuanya sevisi minta PPPK dialihkan ke PNS melalui Keppres

"Kami bertemu anggota Komisi 2 dari Fraksi PKS Bapak Aus Hidayah Nur dan Komisi 10 ada Ibu Reni Astuti serta Bapak Hendri Munif dari Fraksi PKS juga. Kami mihta dialihkan ke PNS melalui Keppres," kata Syamsul kepada JPNN, Rabu (25/6).

Tuntutan IPN se-Indonesia ini menurut Syamsul hal yang wajar karena melihat adanya perbedaan perlakuan terhadap PNS dan PPPK. Oleh karena itu, IPN se-Indonesia mengajukan 21 daftar inventarisir masalah (DIM) kepada DPR RI melalui perwakilan Fraksi PKS.

Adapun 21 DIM perjuangan peralihan PPPK ke PNS sebagai berikut:

1. Keterbatasan Jenjang Karier

PPPK tidak memiliki jenjang karier yang jelas dan terstruktur seperti PNS, sehingga berisiko menurunkan motivasi kerja jangka panjang.

2. Keterbatasan Kesempatan Mengembangkan Kompetensi

PPPK belum memiliki akses yang setara untuk mengikuti program peningkatan kompetensi dan pendidikan lanjutan seperti PNS.

3. Stagnasi Jabatan

PPPK hanya berhenti pada jabatan yang dilamar tanpa peluang kenaikan pangkat atau golongan, sehingga karier menjadi stagnan.

4. Kurangnya Payung Hukum untuk Hak Setelah Pensiun

PPPK belum memiliki regulasi yang jelas terkait hak-hak setelah pensiun, tidak seperti PNS yang memiliki tunjangan pensiun tetap.

5. Diskriminasi oleh Rekan Sejawat

sambangi dpr, guru & tendik pppk minta dialihkan ke pns                            jakarta.radarlebong.bacakoran.co - guru dan tendik pppk yang tergabung dalam ikatan pendidik nusantara (ipn) se-indonesia minta dpr ri memperjuangkan pengalihan mereka ke pns. permohonan itu disampaikan ipn saat beraudiensi dengan komisi 2 dan komisi 10 dpr ri pada 24 juni 2025.
menurut sekjen ipn riau said syamsul bahri, perwakilan ipn dari berbagai daerah datang termasuk riau. semuanya sevisi minta pppk dialihkan ke pns melalui keppres 
"kami bertemu anggota komisi 2 dari fraksi pks bapak aus hidayah nur dan komisi 10 ada ibu reni astuti serta bapak hendri munif dari fraksi pks juga. kami mihta dialihkan ke pns melalui keppres," kata syamsul kepada jpnn, rabu (25/6).
tuntutan ipn se-indonesia ini menurut syamsul hal yang wajar karena melihat adanya perbedaan perlakuan terhadap pns dan pppk. oleh karena itu, ipn se-indonesia mengajukan 21 daftar inventarisir masalah (dim) kepada dpr ri melalui perwakilan fraksi pks.
adapun 21 dim perjuangan peralihan pppk ke pns sebagai berikut:
1. keterbatasan jenjang karier
pppk tidak memiliki jenjang karier yang jelas dan terstruktur seperti pns, sehingga berisiko menurunkan motivasi kerja jangka panjang.
2. keterbatasan kesempatan mengembangkan kompetensi
pppk belum memiliki akses yang setara untuk mengikuti program peningkatan kompetensi dan pendidikan lanjutan seperti pns.
3. stagnasi jabatan
pppk hanya berhenti pada jabatan yang dilamar tanpa peluang kenaikan pangkat atau golongan, sehingga karier menjadi stagnan.
4. kurangnya payung hukum untuk hak setelah pensiun
pppk belum memiliki regulasi yang jelas terkait hak-hak setelah pensiun, tidak seperti pns yang memiliki tunjangan pensiun tetap.
5. diskriminasi oleh rekan sejawat
pppk sering dipandang sebelah mata oleh rekan sejawat karena perbedaan status kepegawaian.
6. ketidaktenangan karena status kontrak
pppk tidak memiliki ketenangan dalam bekerja karena masih berstatus kontrak, dengan risiko tidak diperpanjang sewaktu-waktu.
7. ketidakstabilan status kepegawaian
status pppk rentan diputus atau tidak diperpanjang, menciptakan ketidakstabilan dalam pekerjaan dan masa depan keluarga.
8. ketidakselarasan dengan tujuan pembangunan nasional
status pppk yang tidak pasti tidak mendukung sepenuhnya agenda pembangunan nasional dalam peningkatan mutu sdm indonesia.
9. dampak terhadap kualitas pendidikan dan generasi emas 2045
ketidakpastian status pppk berpotensi menurunkan kualitas pendidikan, yang berimbas negatif terhadap pencapaian target generasi emas indonesia 2045.
10. kesejahteraan finansial tidak stabil
karena status kontrak, pppk belum memiliki jaminan kesejahteraan finansial yang stabil seperti tunjangan pensiun dan jaminan hari tua.
11. kurangnya pengakuan dan penghargaan
kontribusi pppk di bidang pendidikan belum mendapatkan pengakuan dan penghargaan yang setara dengan pns.
12. kesulitan mutasi
pppk sulit melakukan mutasi atau perpindahan tempat kerja karena jabatan terikat pada kontrak awal, menutup peluang pengembangan karir.
13. ketidakmerataan penetapan bup (batas usia pensiun)
penetapan bup untuk pppk belum seragam di seluruh indonesia, menimbulkan ketidakadilan antarwilayah.
14. kesenjangan antara pppk dan pns
perbedaan status kepegawaian antara pppk dan pns menciptakan kesenjangan sosial dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia (sila ke-5 pancasila).
15. tidak ada perlindungan hukum yang memadai
belum ada perlindungan hukum yang kuat bagi pppk terkait permasalahan hukum selama menjalankan tugas profesi.
16. tidak ada jaminan pensiun dan sosial yang setara
pppk belum memiliki jaminan pensiun dan jaminan sosial seperti pns, yang berdampak pada ketidakpastian masa depan.
17. motivasi kerja rentan menurun
ketidakjelasan status pppk menyebabkan penurunan semangat kerja, yang berdampak pada kualitas kinerja di dunia pendidikan.
18. ketidakjelasan pola rekrutmen pppk secara nasional
pola rekrutmen pppk yang sering berubah menciptakan ketidakpastian dan kebingungan bagi tenaga honorer yang akan mengikuti seleksi.
19. membebani anggaran daerah
status pppk yang belum memiliki kepastian status jangka panjang justru berpotensi membebani anggaran daerah, terutama dalam pembiayaan gaji tanpa adanya jaminan hak-hak kepegawaian jangka panjang.
20. ketidakadilan antarwilayah dalam pengelolaan kepegawaian
kebijakan pengelolaan pppk tidak seragam antar daerah, menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan tenaga pendidik.
21. kontradiksi dengan semangat pemerataan pendidikan nasional
kondisi pppk yang tidak stabil secara status kepegawaian bertentangan dengan semangat pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh indonesia, khususnya di daerah 3t (terdepan, terluar, tertinggal).
"itulah alasan mengapa kami guru dan tendik pppk harus berjuang. peralihan ke pns harga mati dengan senjata keppres," pungkas said syamsul bahri. (jp)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Kamis 26 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan