Anggota MPR Lia Istifhama Serap Aspirasi Masyarakat Bertajuk Ekonomi Kerakyatan

 JAKARTA.koranradarlebong.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Provinsi Jawa Timur Dr. Lia Istifhama, M.E.I., menggelar kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat (ASMAS) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) di Kota Surabaya, Kamis (24/4/2025) malam.

Kegiatan yang berlangsung di Hall Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Taruna Surabaya ini, dihadiri oleh lebih dari 150 peserta dari berbagai elemen masyarakat, organisasi kemahasiswaan, hingga para relawan Sahabat Ning Lia di Jawa Timur.

Acara bertema “Ekonomi Kerakyatan untuk Kesejahteraan Rakyat” tersebut, menurut Nung LIa sapaan akrabnya, ASMAS MPR RI oleh Kelompok DPD RI ini menjadi forum terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasan, unek-unek, hingga kritik terkait kondisi ekonomi saat ini.

Ning Lia yang juga anggota Komite III DPD RI tersebut menggarisbawahi pentingnya memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan sebagai jalan menuju keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.

BACA JUGA:Purnawirawan TNI Usul Copot Wapres Gibran, Arief Poyuono: Masih dalam Koridor Konstitusi

“Ekonomi kerakyatan bukan hanya jargon. Negara harus hadir nyata dalam kebijakan publik dan praktik pembangunan. Kesejahteraan bukan milik segelintir elite, tapi harus menyentuh lapisan terbawah masyarakat,” kata Ning Lia, kamis (24/4/2025) malam.

Sebagai wakil daerah di Senayan sekaligus anggota MPR RI dari kelompok DPD RI, dia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan suara rakyat, terutama di daerah, terdengar dan terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan negara.

Diskusi berlangsung interaktif. Sejumlah peserta menyampaikan tantangan yang mereka hadapi dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mulai dari akses permodalan, pelatihan keterampilan, hingga digitalisasi.

Banyak pula yang menyoroti pentingnya pendampingan yang berkelanjutan, bukan sekadar bantuan instan.

Ning Lia menanggapi satu per satu masukan tersebut dengan menyampaikan berbagai inisiatif legislasi dan pengawasan yang sedang ia dorong bersama DPD RI.

“Kami sebagai Anggota MPR RI dari Kelompok DPD RI mendorong adanya regulasi ekonomi kerakyatan utamanya keberpihak pada pelaku UMKM, usaha kecil masyarakat dan investasi masyarakat dalam mendukung ekonomi mereka. Terpenting, di setiap kunjungan kerja kemasyarakat di Jawa Timur saya selalu menekankan jangan sampai masyarakat terjerat investasi bodong atau pinjol ilegal demi mendapatkan bantuan untuk usaha masyarakat," jelasnya.

Namun, ia tetap berpesan pentingnya pelaku usaha memahami preferensi konsumsi secara global atau dunia.

"Dalam membangun Ekonomi Kerakyatan yang adil, kita harus cerdas membaca realitas preferensi global. Apa saja yang menjadi pilihan konsumsi dunia global, harus kita tangkap secara cerdas menjadi tindakan nyata untuk menjadikan bangsa ini mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat dunia. Dengan begitu, ekonomi produktif akan semakin subur dengan tetap memberi stimulus besar bagi rakyat Indonesia terlibat aktif dalam perekonomian dunia."

Sementara, Choirul Anam, S.Pd., M.M., praktisi investasi membahas pentingnya literasi keuangan dan kewaspadaan terhadap praktik investasi ilegal.