CASN Palembang Ancam Demo Bila Menpan-RB Tak Kaji Ulang Penundaan Pengangkatan CPNS-PPPK

Ketua Forum Honorer K2 Kota Palembang Tri Andriansyah Putra.-foto: net-
RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Palembang akan melakukan aksi demo di jalan.
Aksi unjuk rasa itu merupakan bentuk protes atas kebijakan pemerintah yang menunda pengangkatan CPNS dan PPPK.
"Kalau memang tidak ada perubahan kebijakan dari pada pemerintah dan BKN, mungkin dalam waktu dekat kami akan melakukan aksi,"ungkap Ketua Forum Honorer K2 Kota Palembang Tri Andriansyah Putra, Rabu (12/3/2025).
Menurut Tri, saat ini pihaknya masih menunggu surat dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
"PGRI sudah melayangkan surat ke pemerintah kota untuk beraudiensi, kalau dari audiensi itu kita menemukan titik temu atas kebijakan pemerintah dan menyampaikan aspirasi kami ke pusat, maka kami tidak melakukan aksi, "kata Tri.
Dia menilai kebijakan tersebut tidak manusiawi, mengingat beberapa CPNS dan PPPK memiliki masa kerja yang sudah sangat lama.
"Ada ratusan CPNS dan 3.56 PPPK, masa kerja mereka ini hampir 25 tahun, terlebih beberapa CPNS dan PPPK ini sudah hampir memasuki usia pensiun, " ujar Tri.
Menurutnya, jika pengangkatan CPNS dan PPPK dilakukan pada tahun 2026, maka beberapa orang yang memasuki usia pensiun hanya bekerja selama beberapa hari.
"Kalau TMT-nya dihitung 10 Maret berarti hanya 10 hari dia bekerja, jadi atas dasar itu kami menolak kebijakan dari Menpan-RB, istilahnya penataan, tetapi yang ditata kurang tepat,"pinta Tri.
Tri mengatakan bahwa di Tahap I ini seluruh CPNS dan PPPK sudah menyelesaikan seluruh tahapan-tahapan. Mulai seleksi administrasi, seleksi tertulis hingga pengumumannya.
"Sudah melakukan pengisian daftar riwayat hidup, bahkan pengusulan ini dari pemerintah daerah sudah hampir seluruh Kabupaten kota se-Indonesia menyelesaikan tahapan itu," terang Tri.
Bahkan lanjut Tri, beberapa ada yang telah menandatangani SK pengangkatan CPNS dan PPPK.
"Sangat disayangkan ketika Menpan-RB menyatakan akan menunda pengangkatan CASN tahun anggaran 2024 di Maret 2026," kata Tri.
Dari itu, Tri berharap kepada pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan yang menunda dengan dasar kemanusiaan.