Inilah 11 Kategori PPPK Paruh Waktu yang Tidak Bisa Jadi Pegawai Penuh Waktu Menurut Keputusan Menpan RB 2025

Reporter: Amri Rakhmatullah |

Editor: Reni Apriani |

Selasa , 18 Feb 2025 - 18:06

Inilah 11 Kategori PPPK Paruh Waktu yang Tidak Bisa Jadi Pegawai Penuh Waktu Menurut Keputusan Menpan RB 2025-foto :tangkapan layar-

RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) baru saja mengeluarkan kebijakan terbaru mengenai pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025 yang memberikan pedoman jelas terkait status perubahan dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua kategori PPPK paruh waktu dapat beralih menjadi pegawai penuh waktu.

Berdasarkan keputusan tersebut, terdapat 11 kategori PPPK paruh waktu yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai penuh waktu.

Proses pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu tidak bersifat otomatis. Setiap perubahan status ini bergantung pada beberapa faktor, salah satunya adalah ketersediaan anggaran dan kebutuhan formasi di masing-masing daerah atau instansi pemerintah.

Tahapan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mencakup beberapa langkah penting yang harus dilalui oleh pihak terkait. Berikut adalah tahapan yang harus ditempuh dalam proses ini:

Usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK): PPK mengajukan rincian kebutuhan PPPK kepada Menpan RB. Dalam hal ini, PPK perlu menyampaikan detail mengenai jumlah kebutuhan PPPK serta jabatan yang dibutuhkan.

Penetapan oleh Menpan RB: Menpan RB kemudian akan menetapkan rincian kebutuhan PPPK untuk setiap instansi pemerintah, mencakup jenis jabatan yang diperlukan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, dan unit penempatan yang relevan.

Pengajuan oleh PPK kepada Kepala BKN: PPK selanjutnya mengajukan perubahan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pengajuan ini dilakukan dalam waktu tujuh hari kerja setelah penetapan rincian kebutuhan PPPK oleh Menpan RB.

Pertimbangan Kepala BKN: Kepala BKN akan memberikan pertimbangan terkait pengajuan perubahan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Proses ini memastikan bahwa pengangkatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penetapan oleh PPK: Setelah mendapatkan pertimbangan dari BKN, PPK akan menetapkan pengangkatan PPPK penuh waktu sesuai dengan aturan yang ada.

Namun, selain tahapan tersebut, penting untuk diketahui bahwa tidak semua PPPK paruh waktu dapat diangkat menjadi pegawai penuh waktu. Menpan RB menetapkan 11 kategori PPPK paruh waktu yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai penuh waktu, antara lain sebagai berikut:

Mengundurkan diri: PPPK yang mengundurkan diri dari jabatannya tidak bisa diangkat menjadi pegawai penuh waktu.

Meninggal dunia: PPPK yang meninggal dunia tentunya tidak dapat melanjutkan statusnya menjadi pegawai penuh waktu.

inilah 11 kategori pppk paruh waktu yang tidak bisa jadi pegawai penuh waktu menurut keputusan menpan rb 2025                            radarlebong.bacakoran.co - kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan rb) baru saja mengeluarkan kebijakan terbaru mengenai pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu menjadi pppk penuh waktu.
kebijakan ini diatur dalam keputusan menpan rb nomor 16 tahun 2025 yang memberikan pedoman jelas terkait status perubahan dari pppk paruh waktu menjadi pppk penuh waktu. namun, perlu dicatat bahwa tidak semua kategori pppk paruh waktu dapat beralih menjadi pegawai penuh waktu.
berdasarkan keputusan tersebut, terdapat 11 kategori pppk paruh waktu yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai penuh waktu.
proses pengangkatan pppk paruh waktu menjadi penuh waktu tidak bersifat otomatis. setiap perubahan status ini bergantung pada beberapa faktor, salah satunya adalah ketersediaan anggaran dan kebutuhan formasi di masing-masing daerah atau instansi pemerintah.
baca juga:kemendagri terbitkan surat terbaru soal pppk paruh waktu, honorer kena phk selamat
tahapan pengangkatan pppk paruh waktu menjadi penuh waktu mencakup beberapa langkah penting yang harus dilalui oleh pihak terkait. berikut adalah tahapan yang harus ditempuh dalam proses ini:
usulan dari pejabat pembina kepegawaian (ppk): ppk mengajukan rincian kebutuhan pppk kepada menpan rb. dalam hal ini, ppk perlu menyampaikan detail mengenai jumlah kebutuhan pppk serta jabatan yang dibutuhkan.
penetapan oleh menpan rb: menpan rb kemudian akan menetapkan rincian kebutuhan pppk untuk setiap instansi pemerintah, mencakup jenis jabatan yang diperlukan, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, dan unit penempatan yang relevan.
pengajuan oleh ppk kepada kepala bkn: ppk selanjutnya mengajukan perubahan status pppk paruh waktu menjadi pppk kepada kepala badan kepegawaian negara (bkn). pengajuan ini dilakukan dalam waktu tujuh hari kerja setelah penetapan rincian kebutuhan pppk oleh menpan rb.
pertimbangan kepala bkn: kepala bkn akan memberikan pertimbangan terkait pengajuan perubahan status pppk paruh waktu menjadi pppk penuh waktu. proses ini memastikan bahwa pengangkatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
penetapan oleh ppk: setelah mendapatkan pertimbangan dari bkn, ppk akan menetapkan pengangkatan pppk penuh waktu sesuai dengan aturan yang ada.
namun, selain tahapan tersebut, penting untuk diketahui bahwa tidak semua pppk paruh waktu dapat diangkat menjadi pegawai penuh waktu. menpan rb menetapkan 11 kategori pppk paruh waktu yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai penuh waktu, antara lain sebagai berikut:
mengundurkan diri: pppk yang mengundurkan diri dari jabatannya tidak bisa diangkat menjadi pegawai penuh waktu.
meninggal dunia: pppk yang meninggal dunia tentunya tidak dapat melanjutkan statusnya menjadi pegawai penuh waktu.
melakukan penyelewengan terhadap pancasila dan uud 1945: pppk yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ideologi negara tidak memenuhi syarat untuk diangkat penuh waktu.
mencapai batas usia pensiun atau masa perjanjian kerja berakhir: setelah mencapai usia pensiun atau masa perjanjian kerja berakhir, pppk tidak dapat diangkat menjadi pegawai penuh waktu.
terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah: pppk yang terpengaruh oleh kebijakan perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah lainnya tidak akan mendapatkan pengangkatan penuh waktu.
tidak cakap jasmani dan/atau rohani: jika pppk tidak memenuhi kualifikasi kesehatan jasmani dan/atau rohani, mereka tidak bisa diangkat menjadi pegawai penuh waktu.
memiliki kinerja buruk: kinerja yang tidak memenuhi standar akan menjadi alasan pengajuan perubahan status untuk pppk yang bersangkutan ditolak.
melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat: pelanggaran disiplin yang serius dapat menghalangi pppk untuk beralih status menjadi pegawai penuh waktu.
dijatuhi pidana minimal dua tahun penjara: jika pppk dijatuhi hukuman penjara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, mereka tidak bisa diangkat penuh waktu.
terlibat dalam kejahatan jabatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan jabatannya: jika pppk terlibat dalam tindak pidana terkait jabatan yang dijalankannya, mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi pegawai penuh waktu.
menjadi anggota atau pengurus partai politik: pppk yang menjadi anggota atau pengurus partai politik dilarang untuk beralih status menjadi pegawai penuh waktu.
keputusan ini tentu saja bertujuan untuk menjaga kualitas dan integritas aparatur negara, serta memastikan bahwa hanya pppk yang memenuhi syarat dan kinerja yang baik yang dapat diangkat menjadi pegawai penuh waktu. dengan adanya kebijakan ini, diharapkan reformasi birokrasi dapat lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya.
itulah 11 kategori pppk paruh waktu yang tidak bisa diangkat menjadi pegawai penuh waktu menurut keputusan menpan rb nomor 16 tahun 2025. pemerintah berharap dengan kebijakan ini, proses pengangkatan pppk akan lebih selektif dan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah, serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.