Polemik Tata Niaga Timah Akibat Ketidakjelasan Regulasi Berdampak pada Perekonomian Masyarakat Babel

Menurut dia, kemahalan harga sewa smelter oleh PT Timah Rp 2,285 triliun dan pembayaran bijih timah ilegal oleh PT Timah kepada mitra tambang PT Timah sebesar Rp 26,649 triliun menjadi perincian nilai kerugian negara. “Ada pula kerugian keuangan negara karena kerusakan lingkungan yang dihitung oleh Prof Bambang ini sebesar Rp 271,069 triliun. Proses hukum dalam perkara ini seluruhnya telah divonis di persidangan,” katanya.

Kevin mengatakan dampak negatif dari aspek hukum, sosial dan ekonomi terus dirasakan masyarakat Provinsi Bangka Belitung sejak kasus ini bergulir.

“Oleh karena itu kami menggelar (diskusi) untuk memberikan gambaran dari akademisi, ahli, dan tokoh masyarakat agar dapat menjadi masukan yang berguna bagi semua kalangan,” ucap Kevin. 

Menurut Kevin, seminar ini menyoroti berbagai perspektif. Dia menjelaskan pada perspektif hukum, menyoroti kepastian hukum atas regulasi terkait penambangan rakyat agar dapat bermitra dengan perusahaan BUMN dan swasta, hingga kerugian lingkungan hidup yang masuk sebagai elemen kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi.

Sementara, dari perspektif ekonomi, di antaranya imbas perkara korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT. Timah Tbk terhadap perekonomian lokal dan nasional, perubahan pola investasi dan ketidakpastian pasar, serta strategi pemulihan ekonomi bagi masyarakat terdampak dan langkah konkret yang dapat diambil pemerintah daerah.

Dari perspektif statistik, membahas data empiris mengenai perubahan kondisi sosial ekonomi pascaperkara korupsi tata niaga timah, tren pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung sebelum dan sesudah kasus tersebut muncul, serta proyeksi dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.

Terdampaknya ekonomi di Bangka Belitung pascabergulirnya kasus itu juga disuarakan Koordinator Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis  Universitas Bangka Belitung (FEB UBB), Dr. Reniati, SE.,M.Si. 

"Memang tak bisa dipungkiri bahwa pengaruhnya sangat signifikan. Karena fokus di Babel ini adalah industri pengolahan timah, maka terhentinya kegiatan ini berdampak pada perdagangan dan lain-lain," ujar Reniati. Untuk mengatasi hal ini, Reniati menyatakan pemerintah pusat harus segera menentukan mau seperti apa arah tata kelola timah Bangka ini. 

"Kalau mau dihilirisasi, maka harus jelas hilirisasinya seperti apa? Jangan biarkan masyarakat jadi korban," ujarnya.

Statistisi Ahli Madya BPS Prov. Kep. Babel, Oktarizal, SST., M. SE. mengamini pelemahan ekonomi tersebut. "Karena masyarakat Babel sangat bergantung pada usaha pertambangan tersebut.

Kalau saya bandingkan jumlah tabungan masyarakat sebelum dan sesudah mencuatnya kasus timah berubah drastis. Karena ketika mereka bekerja di industri timah mereka bisa memperoleh upah hingga Rp 30 jutaan per bulan, tetapi di sektor lain mereka hanya dapat Rp 2-3 jutaan saja," kata Oktarizal.

Dia menambahkan terpuruknya sektor industri timah juga sangat berpengaruh pada sektor lain, salah satunya otomotif. "Pada tahun 2021 lalu, pertumbuhan kepemilikan motor atau mobil bisa mencapai dua digit, tetapi setelah kasus ini mencuat malah pertumbuhannya jadi minus," paparnya.