Pemkab Bungkam, DPRD Layangkan Permintaan Audit dan Investigasi APBD 2024 ke BPK RI

LEBONG.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Tidak adanya titik terang terkait kejelasan 4 tuntutan yang disampaikan Massa ASN , Yayasan NAL pada Rabu 11 Desember 2024 lantas mengundang kekecewaan dari massa.

Pemkab Lebong seakan bungkam  dengan tidak ada satupun pejabat yang berwenang menemui massa di Kantor Pemkab Lebong.

Alhasil, massa dari kalangan ASN , THLT bertolak menuju Kantor DPRD Lebong dan langsung menyampaikan tuntutan di hadapan Wakil Rakyat dengan melaksanakan hearing dan dengar pendapat antara Beberapa Perwakilan Massa dan Anggota DPRD Lebong.

Ratusan massa saat menggelar aksi damai di depan kantor Bupati Lebong-foto :amri rakhmatullah/radarlebong-

Hasilnya, dalam hearing tersebut DPRD Kabupaten Lebong resmi menyurati BPK RI Perwakilan Bengkulu untuk melakukan proses audit dan investigasi terhadap APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Lebong tahun 2024.  

BACA JUGA:Trafo Stabilizer Meledak, Gudang Farmasi Dinkes Lebong Nyaris Terbakar

Permintaan tersebut tertuang dalam surat nomor 005/47/DPRD/2024 yang ditandatangani oleh Waka II DPRD Lebong Rinto Putra Cahyo, S.Kep tertanggal 11 Desember 2024.

Ratusan massa saat menggelar aksi damai didepan Kantor DPRD Lebong menuntut agar TPP selama 5 bulan bisa dibayarkan.-foto :amri rakhmatullah/radarlebong-

"Kami sudah membuat surat ke BPK RI untuk melakukan audit dan investigasi terhadap APBD dan APBD Perubahan tahun 2024, " kata Rinto.

Permintaan audit dan investigasi terhadap APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Lebong tahun 2024 ini merupakan tindaklanjut dari hearing dan dengar pendapat yang dilakukan DPRD Lebong dari aksi damai yang dilakukan oleh jajaran ASN, Rabu 11 Desember 2024.

Aksi damai sendiri dilakukan oleh ratusan ASN di lingkungan Pemkab Lebong menuntut agar Pemkab Lebong dapat membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kurun waktu 5 bulan terkahir yang belum mereka terima.

BACA JUGA:682 Peserta Seleksi PPPK Bertarung Hadapi Tes di Bengkulu

Mengambil titik kumpul di Tugu Presidium, massa aksi berjalan menuju kantor bupati Lebong untuk menyampaikan tuntutan mereka. Kemudian massa berpindah menuju kantor DPRD Lebong untuk menyampaikan aspirasi.

Hingga akhirnya perwakilan massa diajak untuk melakukan hearing dan dengar pendapat. 

"Dalam waktu dekat kami juga akan mengundang jajaran eksekutif untuk meminta kejelasan terkait dengan tuntutan aspirasi yang disampaikan ASN, " singkat Rinto.