Tunggakan PBBP2 di Lebong Capai Rp2,3 M

Reporter: Amri Rakhmatullah |

Editor: Reni Apriani |

Selasa , 20 Aug 2024 - 23:01

Bidang Pendapatan BKD Lebong saat mengecek data tunggakan PBBP2 kepada wajib pajak yang memiliki piutang dari 2003 hingga 2023.-foto :amri rakhmatullah/radarlebong-

"Kami sangat berharap agar wajib pajak segera melunasi tunggakannya," lanjutnya.

Mulai Selasa, 20 Agustus 2024, BKD Lebong telah mendistribusikan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan SPPT PBBP2 kepada pemerintah desa/kelurahan melalui pemerintah kecamatan.

Penerimaan PAD dari PBBP2 tahun 2024 diproyeksikan meningkat signifikan, dari Rp 1,59 miliar di tahun 2023 menjadi Rp 3,08 miliar.

Kenaikan ini terjadi berkat penyesuaian tarif sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Dengan penyesuaian tarif tersebut, peran camat, kepala desa, dan lurah sebagai ujung tombak penagihan menjadi sangat vital dalam menyampaikan informasi kepada wajib pajak di wilayah masing-masing.

Wajib pajak diberikan waktu hingga 29 November 2024 untuk melunasi PBBP2.

Jika tidak, mereka akan dikenakan denda administrasi sebesar 1 persen dari nilai ketetapan pajak setiap bulannya.

Denda ini lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya, yang sebesar 2 persen, sebagai akibat dari Perda Nomor 1 Tahun 2024.

Melalui berbagai upaya ini, diharapkan tunggakan pajak dapat diminimalisir dan pendapatan daerah meningkat.

tunggakan pbbp2 di lebong capai rp2,3 m                            lebong.radarlebong.bacakoran.co - bidang pendapatan badan keuangan daerah (bkd) kabupaten lebong terus bergerak proaktif dalam menagih tunggakan pajak bumi dan bangunan perkotaan serta perdesaan (pbbp2).
langkah konkret dilakukan dengan mencantumkan rincian tunggakan pbbp2 pada kolom bawah surat pemberitahuan pajak terhutang (sppt) tahun 2024.
upaya ini bertujuan memaksimalkan pendapatan asli daerah (pad).
kabid pendapatan bkd lebong, monginsidi, s.sos., menjelaskan bahwa tunggakan pbbp2 ini telah terakumulasi sejak tahun 2003 hingga 2023 dengan total mencapai rp 2,1 miliar.
baca juga:bpd di lebong sakti masih tunggu sk perpanjangan jabatan
jumlah tersebut merupakan akumulasi dari berbagai objek pajak yang tercatat di bkd lebong.
"kami sudah mencantumkan nilai tunggakan pbbp2 di sppt yang didistribusikan kepada wajib pajak yang memiliki piutang," ujar monginsidi.
bkd lebong memastikan bahwa tunggakan ini akan terus dikejar, dengan harapan wajib pajak yang memiliki kewajiban tersebut segera melunasinya.
 "piutang tersebut akan terus kami tagih," tegas monginsidi.
baca juga:kecamatan rimbo pengadang masih nihil terima pengajuan desa
ia menambahkan, pihaknya berharap agar wajib pajak yang merasa memiliki tunggakan pbbp2 dapat bersikap kooperatif dan segera melunasi kewajibannya. 
sebab, semakin lama tunggakan tidak dibayarkan, semakin besar pula denda yang harus ditanggung.
peraturan terbaru menetapkan bahwa tunggakan pbbp2 akan dikenakan denda sebesar 2 persen setiap bulan bagi wajib pajak yang belum melunasi piutang sejak tahun 2003 hingga 2023. 
denda ini akan terus bertambah jika tidak segera dilunasi.
"kami sangat berharap agar wajib pajak segera melunasi tunggakannya," lanjutnya.
mulai selasa, 20 agustus 2024, bkd lebong telah mendistribusikan daftar himpunan ketetapan pajak (dhkp) dan sppt pbbp2 kepada pemerintah desa/kelurahan melalui pemerintah kecamatan.
penerimaan pad dari pbbp2 tahun 2024 diproyeksikan meningkat signifikan, dari rp 1,59 miliar di tahun 2023 menjadi rp 3,08 miliar. 
kenaikan ini terjadi berkat penyesuaian tarif sesuai perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah.
dengan penyesuaian tarif tersebut, peran camat, kepala desa, dan lurah sebagai ujung tombak penagihan menjadi sangat vital dalam menyampaikan informasi kepada wajib pajak di wilayah masing-masing.
wajib pajak diberikan waktu hingga 29 november 2024 untuk melunasi pbbp2. 
jika tidak, mereka akan dikenakan denda administrasi sebesar 1 persen dari nilai ketetapan pajak setiap bulannya. 
denda ini lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya, yang sebesar 2 persen, sebagai akibat dari perda nomor 1 tahun 2024.
melalui berbagai upaya ini, diharapkan tunggakan pajak dapat diminimalisir dan pendapatan daerah meningkat.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Rabu 21 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan