2 Guru ASN yang Divonis Penjara dan Dipecat Gegara Bantu Honorer Awalnya Divonis Tak Bersalah

Reporter: |

Editor: |

Kamis , 13 Nov 2025 - 23:27

Dua guru SMAN 1 Masamba, Abdul Muis dan Rasnal, bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (dua kiri), dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di ruang tunggu VVIP Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (13/11/2025) menunjukkan surat pemberian rehab-Foto: BPMI Sekretariat Presiden-

"Saya hampir menyesal bila tidak bertemu dengan Bapak Kajati Sulsel sebelum ke Jakarta bertemu DPR RI. Terima kasih atas dukungan dan langkah hukum yang dilakukan, pak," tutur Muis sambil memeluk Kajati Sulsel disela pertemuan tersebut.

Menurutnya, dukungan Kejaksaan ini memberikan harapan besar bagi dirinya dan Rasnal untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka di masa akhir pengabdian.

Kronologi Kasus 2 Guru yang Membantu Honorer Berujung Pidana

Sebelumnya, dua guru ASN SMAN 1 Luwu itu dianggap bersalah karena memungut dana Rp 20 ribu dari orang tua murid dengan maksud urunan membayar gaji 10 guru honorer yang tidak dapat digaji pihak sekolah atas dalih tidak ada anggaran.

Konon, urunan itu diberikan sukarela oleh wali murid agar 10 guru honorer bisa mendapat gaji.

Persoalan ini kemudian dilaporkan salah satu LSM kepada polisi setempat atas tuduhan korupsi, hingga perkaranya masuk ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar.

Hasil keputusan sidang dan vonis majelis hakim pada 15 Desember 2022, kedua guru ASN itu awalnya dinyatakan tidak bersalah pada pengadilan tingkat pertama.

Namun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Belakangan, pengajuan kasasi itu diterima, dan membatalkan putusan bebas oleh dua terdakwa serta MA malah menjatuhkan vonis bersalah.

Kedua guru ASN itu dijatuhi hukuman 1 tahun penjara sesuai putusan MA nomor: 4999 K/Pid.Sus/2023 dan Nomor 4265 K/Pid.Sus/2023.

Berdasar putusan MA inilah yang menjadi dasar hukum bagi Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman untuk menerbitkan SK PTDH.

Masalah Sampai ke Presiden Prabowo

Masalah hukum yang menimpa dua guru ASN, Abdul Muis dan Rasnal ini sampai kepada Presiden Prabowo Subianto hingga terbitlah surat rehabilitasi untuk keduanya.

Selepas meneken surat rehabilitasi, Presiden Prabowo mendatangi Abdul Muis dan Rasnal dan menyalami mereka satu per satu.

Di lokasi yang sama, pemberian rehabilitasi untuk Abdul Muis dan Rasnal itu pun diumumkan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco.

2 guru asn yang divonis penjara dan dipecat gegara bantu honorer awalnya divonis tak bersalah                            radarlebong.bacakoran.co - abdul muis dan rasnal, dua guru asn dari luwu utara, sulawesi selatan yang kena pecat dan divonis penjara 1 tahun oleh mahkamah agung mendapat rehabilitasi dari presiden prabowo subianto.
kedua guru itu sebelumnya divonis penjara dan dipecat tidak dengan hormat (ptdh) sebagai asn, buntut dari pungutan iuran untuk membantu membayar gaji 10 guru honorer yang sebenarnya sudah berdasarkan persetujuan komite sekolah.
surat pemberian rehabilitasi untuk dua guru sman 1 masamba yang kena pecat itu diteken oleh presiden prabowo di hadapan keduanya di ruang tunggu vvip, lanud halim perdanakusuma, jakarta, kamis dini hari (13/11/2025), tak lama setelah kepala negara tiba dari kunjungan kenegaraan di sydney, australia.
presiden prabowo yang sempat membaca sejenak surat tersebut, langsung membubuhkan tanda tangannya. di sisi kiri presiden, ada menteri sekretaris negara (mensesneg) prasetyo hadi yang mendampingi, sementara di sisi kanan ada wakil ketua dpr sufmi dasco ahmad.
sebelum mendapat rehabilitasi dari presiden prabowo itu, kedua guru asn tersebut berencana mengajukan peninjauan kembali (pk) atas putusan ma yang membuat mereka kena ptdh.
upaya pk kedua guru itu juga didukung kepala kejaksaan tinggi sulawesi selatan didik farkhan alisyahdi, setelah melihat perkembangan, fakta, dan bukti baru dari orang tua siswa sma negeri 1 luwu utara.
"kami akan menunggu proses dan putusan pk yang akan diajukan terhadap putusan kasasi mahkamah agung (ma)," kata didik saat pertemuan dengan pihak terkait di kantor kejaksaan setempat, makassar, sulawesi selatan, rabu.
pihaknya juga meminta pemprov sulsel menunda pelaksanaan surat keputusan gubernur tentang ptdh kedua guru tersebut.
penundaan ini dilakukan sebagai upaya kedua guru yang mengajar di di sman 1 luwu utara menempuh langkah hukum terakhir guna memperoleh keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.
kajati juga memastikan pengajuan pk adalah merupakan langkah bagi kedua tenaga pendidik ini untuk meninjau kembali putusan akhir tersebut demi memastikan terwujudnya keadilan substantif. mengingat upaya yang dilakukan demi untuk peningkatan mutu pendidikan.
"kami memahami bahwa pemprov sulsel menjalankan aturan normatif asn berdasarkan putusan hukum yang sudah inkrah (berkekuatan hukum tetap)," kata mantan kajati banten itu.
dalam pertemuan tersebut, mantan inspektur ii jamwas kejagung itu menyampaikan bahwa kasus ini mendapat perhatian jaksa agung st burhanuddin.
menurutnya, persoalan seperti ini semestinya diselesaikan dengan hati nurani. selain itu, dia turut mendengar kisah haru kedua guru ini sangat menyentuh, apalagi abdul muis masih memiliki delapan bulan bekerja dan selanjutnya pensiun, namun malah dipecat tidak dengan hormat.
abdul muis dalam pertemuan itu menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada pihak kejaksaan yang turut mendorong dan mendukung pencarian keadilan agar dapat tegak lurus dengan prinsip undang-undang dasar 1945 sebagai pondasi bangsa.
"saya hampir menyesal bila tidak bertemu dengan bapak kajati sulsel sebelum ke jakarta bertemu dpr ri. terima kasih atas dukungan dan langkah hukum yang dilakukan, pak," tutur muis sambil memeluk kajati sulsel disela pertemuan tersebut.
menurutnya, dukungan kejaksaan ini memberikan harapan besar bagi dirinya dan rasnal untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka di masa akhir pengabdian.
kronologi kasus 2 guru yang membantu honorer berujung pidana
sebelumnya, dua guru asn sman 1 luwu itu dianggap bersalah karena memungut dana rp 20 ribu dari orang tua murid dengan maksud urunan membayar gaji 10 guru honorer yang tidak dapat digaji pihak sekolah atas dalih tidak ada anggaran.
konon, urunan itu diberikan sukarela oleh wali murid agar 10 guru honorer bisa mendapat gaji.
persoalan ini kemudian dilaporkan salah satu lsm kepada polisi setempat atas tuduhan korupsi, hingga perkaranya masuk ke pengadilan negeri tindak pidana korupsi (tipikor) makassar.
hasil keputusan sidang dan vonis majelis hakim pada 15 desember 2022, kedua guru asn itu awalnya dinyatakan tidak bersalah pada pengadilan tingkat pertama.
namun, jaksa penuntut umum (jpu) mengajukan kasasi ke mahkamah agung (ma).
belakangan, pengajuan kasasi itu diterima, dan membatalkan putusan bebas oleh dua terdakwa serta ma malah menjatuhkan vonis bersalah.
kedua guru asn itu dijatuhi hukuman 1 tahun penjara sesuai putusan ma nomor: 4999 k/pid.sus/2023 dan nomor 4265 k/pid.sus/2023.
berdasar putusan ma inilah yang menjadi dasar hukum bagi gubernur sulsel andi sudirman sulaiman untuk menerbitkan sk ptdh.
masalah sampai ke presiden prabowo
masalah hukum yang menimpa dua guru asn, abdul muis dan rasnal ini sampai kepada presiden prabowo subianto hingga terbitlah surat rehabilitasi untuk keduanya.
selepas meneken surat rehabilitasi, presiden prabowo mendatangi abdul muis dan rasnal dan menyalami mereka satu per satu.
di lokasi yang sama, pemberian rehabilitasi untuk abdul muis dan rasnal itu pun diumumkan oleh wakil ketua dpr sufmi dasco.
"berdasarkan aspirasi dari masyarakat yang beredar di media sosial, dan juga kemudian pak abdul muis dan pak rasnal ini diantar ke dprd sulawesi selatan. kemudian, teman-teman dprd provinsi sulawesi selatan tadi datang mengantarkan ke dpr ri dan kami terima," kata sufmi dasco.
dasco selaku pimpinan dpr lantas berkoordinasi mensesneg prasetyo hadi terkait masalah yang menimpa dua guru asn itu.
"malam ini setelah koordinasi dengan mensesneg, kami antar ke halim untuk bertemu dengan bapak presiden. alhamdulillah, tadi sudah ditandatangani surat pemberian rehabilitasi kepada dua orang tersebut," sambung dasco.
dalam kesempatan yang sama, mensesneg prasetyo hadi berharap rehabilitasi yang telah diberikan oleh presiden prabowo kepada dua guru itu dapat memulihkan nama baik mereka.
"semoga keputusan (rehabilitasi, red.) ini dapat memberikan rasa keadilan untuk guru yang kita hormati, dan juga kepada masyarakat, tidak hanya di luwu utara, sulawesi selatan, bahkan di seluruh indonesia," kata pras -sapaan akrab prasetyo.
mensesneg kemudian mengingatkan semua pihak mengenai profesi guru yang perlu dilindungi.
"bagaimanapun, guru adalah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa. harus kita hormati, juga harus kita lindungi. bahwa ada masalah-masalah, dinamika-dinamika, kita cari, mencari penyelesaian yang baik," ujarnya. (jp)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Jumat 14 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan