PP KAMMI Apresiasi Upaya Pemerintahan Prabowo Berantas Korupsi & Jaga Aset Negara

JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - PP KAMMI mengadakan diskusi catatan kritis dalam rangka memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran Rakabuming Raka di Jakarta.

Pada kegiatan itu. PP KAMMI mengapresiasi kerja keras Pemerintah yang sudah mulai menunjukkan dampaknya kepada masyarakat.

Terbaru pemulihan kerugian negara dari kasus korupsi di sektor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya mencapai Rp13,255 triliun, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga aset negara dan memberantas praktik korupsi di sektor strategis.

Semua capaian tersebut berpeluang mendorong perbaikan fiskal negara dan menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Ketua Umum PP KAMMI Ahmad Jundi mengatakan bahwa keberhasilan tersebut harus terus dievaluasi dan ditingkatkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan ada itikad baik dari negara ke arah lebih baik. Namun hal ini harus ditingkatkan dan dievaluasi agar menjadi lebih baik," ungkap Jundi dalam siaran persnya, Selasa (21/10).

PP KAMMI juga menyoroti beberapa persoalan penting, di antaranya evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyimpangan alokasi anggaran pendidikan, serta evaluasi kinerja sejumlah kementerian di Kabinet Merah Putih.

Dalam menyikapi program MBG, PP KAMMI melihat program tersebut telah membuka lapangan pekerjaan sebesar 290 ribu per Agustus 2025 dan melibatkan satu juta UMKM seluruh Indonesia.

Namun, tentu saja semua program tidak ada yang sempurna, PP KAMMI juga melihat pemerintah harus segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan menyusul meningkatnya kasus keracunan massal di berbagai daerah.

Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), sejak September hingga 19 Oktober 2025, tercatat 13.168 anak mengalami keracunan akibat makanan MBG.

“MBG bisa jadi backbone pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi wajib dilakukan evaluasi terhadap teknis pelaksanaannya,” kata Jundi

Dia juga menegaskan bahwa tujuan utama MBG sesuai janji kampanye Presiden adalah memperbaiki gizi anak dan menurunkan angka stunting.

Sehingga pemerintah perlu memprioritaskan pelaksanaan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan angka stunting tertinggi, yang dapat mengacu pada data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).

Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI Arsandi juga mendesak Presiden Prabowo Subianto bersikap tegas terhadap menteri yang berkinerja buruk dalam satu tahun pertama pemerintahan.