Dana Pusat Berkurang, Pemkab Bengkulu Utara Atur Ulang Program 2026

BENGKULUUTARA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Pembangunan di Kabupaten Bengkulu Utara kembali menghadapi tantangan serius. Setelah sebelumnya dibatasi oleh kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas, kini pemerintah daerah harus menyesuaikan diri dengan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp154 miliar.

Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata, SE, M.Ap membenarkan bahwa pihaknya telah menerima konfirmasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai pengurangan tersebut.

Menurutnya, pemerintah daerah akan tetap patuh pada keputusan pemerintah pusat dan segera melakukan rasionalisasi program pembangunan.

“Kita harus menyesuaikan program dengan kondisi anggaran yang lebih terbatas. Rasionalisasi akan dilakukan agar pembangunan tetap berjalan meski dengan keterbatasan,” ujar Arie, Minggu (26/10/2025).

Baca Juga: Harga Pupuk Subsidi Turun, Petani Didorong Segera Tebus Jatah

Bupati menegaskan, Pemkab Bengkulu Utara akan bekerja lebih keras menjalin koordinasi lintas kementerian guna memperoleh dukungan program pembangunan dari APBN.

Langkah ini penting agar proyek-proyek prioritas tetap terlaksana meski transfer dana berkurang.

“Dengan anggaran yang terbatas, kita harus aktif melakukan pemaparan ke kementerian terkait. Banyak program pembangunan kita yang sebenarnya sejalan dengan program prioritas nasional,” jelasnya.

Sebagai contoh, Arie menyebut pertemuannya dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) baru-baru ini, di mana pihaknya menyampaikan kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di Bengkulu Utara.

Hasilnya, pemerintah pusat memberikan respon positif karena program tersebut juga masuk dalam prioritas nasional sektor infrastruktur.

Sementara itu, Sekda Bengkulu Utara Fitriansyah, S.STP, M.Si menjelaskan bahwa sebelum terjadi pemangkasan, total dana transfer pusat untuk Bengkulu Utara mencapai Rp1,02 triliun.

Dengan pengurangan Rp154 miliar, kini nilainya diperkirakan turun menjadi kurang dari Rp900 miliar.

“Tim anggaran pemerintah daerah akan menyusun kembali program-program berdasarkan skala prioritas pembangunan daerah yang akan dibahas dalam APBD 2026,” kata Fitriansyah.

Ia menambahkan, Pemkab Bengkulu Utara akan memisahkan terlebih dahulu belanja pegawai dan belanja wajib, baru kemudian mengalokasikan anggaran untuk program prioritas sesuai kemampuan keuangan daerah.