Kemendikdasmen Siapkan Solusi Anak Bisa Terus Sekolah, Bukan Sekelas 50 Murid

JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan solusi agar anak bisa terus sekolah. Solusi ini tentu saja bukan menambah rombongan belajar (rombel) menjadi 50 murid seperti kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi.

Kemendikdasmen melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) telah menyiapkan peta jalan pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dalam rangka mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.

Program PJJ ini direncanakan akan diimplementasikan di setiap provinsi di Indonesia, untuk mengurangi anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) jenjang pendidikan menengah. 

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi PKPLK, Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, menyampaikan, pascauji terap pelaksanaan PJJ di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), Malaysia pihaknya menargetkan implementasi program Pendidikan Jarak Jauh dapat dilakukan secara lebih luas.

BACA JUGA:Mendiktisaintek Sebut 2 Presiden Paling Rajin ke ITB, Yakin Saintek Bikin Indonesia Maju

“Jadi, secara bertahap program Pendidikan Jarak Jauh ini tidak hanya di sekolah Indonesia di luar negeri saja seperti di SIKK, tetapi juga di sekolah-sekolah lainnya di Indonesia,” kata Dirjen Tatang, Jumat (8/8).

Sesuai peta jalan penerapan kebijakan PJJ, lanjut Tatang, saat ini pemerintah sedang mempersiapkan dan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan PJJ. Selain itu, pemerintah juga melakukan rangkaian sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang PJJ.  

“Targetnya, setiap satu provinsi nanti akan memiliki satu sekolah induk yang membuka program Pendidikan Jarak Jauh, sehingga anak-anak yang tidak bisa sekolah tatap muka karena berbagai kondisi seperti atlet, atau karena harus bekerja, dan sebagainya bisa tetap mendapatkan layanan pendidikan,” papar Tatang.

Masih menurut Tatang, pada 2025, uji terap direncanakan akan menyasar 100 murid. Angka ini diharapkan dapat bertambah secara signifikan pada 2027. 

“Pada 2027, pemerintah daerah (Pemda) pada 34 provinsi diharapkan dapat mereplikasi program Pendidikan Jarak Jauh. Dengan jumlah minimal 100 murid per provinsi, maka diestimasikan akan ada 3.400 murid yang dapat mengakses Pendidikan Jarak Jauh tahun 2027,” ujar Tatang.

Pada 2028, pemerintah daerah diharapkan menjadi lebih proaktif dalam menyelenggarakan PJJ, dengan demikian dapat semakin menjangkau ATS. Tahun 2029, diharapkan ada sekolah jarak jauh nasional. Sebagai informasi, saat ini masih ada sekitar 3,9 juta ATS di Indonesia, di mana sekitar 25 persen diantaranya merupakan anak yang berada di jenjang pendidikan menengah.

Mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan menengah karena sejumlah alasan, seperti tidak adanya biaya, bekerja, menikah, hingga jarak rumah dan sekolah yang terlalu jauh.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyambut baik peluncuran sekaligus peta jalan yang telah dibuat oleh Kemendikdasmen dalam pelaksanaan program PJJ ini. Menurut Hetifah, PJJ tidak hanya alternatif, tetapi juga merupakan solusi untuk memenuhi hak konstitusional seluruh warga Indonesia dalam mendapatkan pendidikan. 

Meski demikian, Hetifah menekankan pentingnya kolaborasi untuk memastikan program PJJ dan peta jalan yang telah disusun dapat sesuai dengan tujuannya. Utamanya adalah terkait dengan tanggung jawab pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur, modul pembelajaran bagi para murid, serta orang tua murid untuk meminimalisasi dampak psikologis dari pelaksanaan program PJJ ini.