Pengembangan OTT KPK di Sumut Menyasar Sejumlah Daerah, ICW Ungkap Modus

RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Pengembangan oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara (Sumut) menyasar sejumlah daerah di provinsi itu.

Hal ini terlihat dari gerakan tim KPK yang melakukan penggeledahan di sejumlah daerah di Sumut, seperti di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dan Kota Padangsidimpuan.

Kabarnya pengembangan juga dilakukan ke dua daerah lain di Kawasan Danau Toba dan satu lagi di wilayah timur Sumut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya menyampaikan lembaga antirasuah masih terus mendalami keterlibatan pihak lain dari OTT Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Ginting.

BACA JUGA:KPK Selidiki Asal-Usul Kripto PINTU Milik Tersangka Kasus Korupsi

Hari ini, Selasa (8/7/2025), Budi mengatakan penyidik KPK mengusut aliran uang proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara saat memeriksa seorang aparatur sipil negara (ASN) sebagai saksi.

"Saksi didalami mengenai aliran uang terkait proyek pembangunan jalan di Sumut," kata Budi saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Adapun saksi berlatar belakang ASN tersebut bernama Gustav Reynold Tampubolon.

Sebelumnya, penyidik KPK telah melakukan penggeledahan sejumlah tempat di Mandailing Natal dan Kota Padangsidimpuan untuk mengumpulkan bukti.

Terkait kasus ini itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap dugaan modus korupsi para pelaku terkait proyek jalan.

Mereka diduga menggunakan skema e-katalog untuk mengatur pemenang proyek. Sistem digital yang semestinya mencegah korupsi justru dimanfaatkan sebagai kedok melegalkan persekongkolan dalam pengadaan.

"Kasus ini membuktikan platform elektronik belum sepenuhnya menutup celah korupsi, bahkan kerap jadi topeng yang melegitimasi pengaturan proyek," kata Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW Wana Alamsyah, Senin (7/7/2025).

Gubernur Sumut Bobby Nasution sebelumnya mengaku siap dipanggil KPK sebagai saksi untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi proyek jalan di wilayahnya.

"Namanya proses hukum, ya, kami bersedia saja, apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang," ujar Bobby, Senin (30/6).