Angka Resmi dari BPKP, Sebegini Kerugian Negara Korupsi SPPD Fiktif DPRD Riau, Ya Ampun

Reporter: |

Editor: |

Selasa , 10 Jun 2025 - 22:46

Dirkrimsus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro mengungkap angka resmi jumlah kerugian negara kasus korupsi SPPD fiktif di Sekretariat DPRD Riau.-foto: net-

PEKANBARU.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Polda Riau resmi menerima hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menghitung kerugian negara dalam kasus dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di lingkungan Sekretariat DPRD Riau Tahun Anggaran 2020–2021.

Dirkrimsus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro menyampaikan bahwa nilai kerugian negara dalam perkara SPPD fiktif ini mencapai Rp195,9 miliar.

Angka tersebut merupakan hasil perhitungan resmi dari BPKP atas praktik penyimpangan administrasi perjalanan dinas selama dua tahun anggaran.

“Total kerugian negara sebesar Rp195,9 miliar untuk tahun anggaran 2020–2021,” ungkap Kombes Ade, Selasa (10/6).

Dari proses penyidikan yang berlangsung sejak 2023, penyidik telah menerima pengembalian uang tunai dari berbagai pihak yang terlibat, dengan total mencapai lebih dari Rp19 miliar.

Uang tersebut dikembalikan secara sukarela oleh sejumlah saksi yang telah diperiksa, termasuk ASN, honorer, hingga tenaga ahli dari kalangan akademisi.

“Untuk uang cash yang sudah disita dari pengembalian sukarela jumlahnya lebih dari Rp19 miliar. Itu belum termasuk aset-aset lain seperti kendaraan, properti, dan barang mewah,” jelas Ade.

Penyidik sudah memeriksa lebih dari 400 orang telah diperiksa sebagai saksi.

Salah satu nama yang paling disorot adalah mantan Sekretaris DPRD Riau yang juga sempat menjabat sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru berinisial MF.

Dia beberapa kali memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan.

Penyidik juga menyita sejumlah aset mewah hasil pengembangan penyidikan, di antaranya satu unit homestay, motor gede, apartemen di Kepulauan Riau, serta barang-barang bermerek lainnya yang diduga berasal dari hasil kejahatan korupsi. (jp)

angka resmi dari bpkp, sebegini kerugian negara korupsi sppd fiktif dprd riau, ya ampun                            pekanbaru.radarlebong.bacakoran.co - polda riau resmi menerima hasil audit dari badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) yang menghitung kerugian negara dalam kasus dugaan surat perintah perjalanan dinas (sppd) fiktif di lingkungan sekretariat dprd riau tahun anggaran 2020–2021.
dirkrimsus polda riau kombes pol ade kuncoro menyampaikan bahwa nilai kerugian negara dalam perkara sppd fiktif ini mencapai rp195,9 miliar.
angka tersebut merupakan hasil perhitungan resmi dari bpkp atas praktik penyimpangan administrasi perjalanan dinas selama dua tahun anggaran.
“total kerugian negara sebesar rp195,9 miliar untuk tahun anggaran 2020–2021,” ungkap kombes ade, selasa (10/6).
dari proses penyidikan yang berlangsung sejak 2023, penyidik telah menerima pengembalian uang tunai dari berbagai pihak yang terlibat, dengan total mencapai lebih dari rp19 miliar.
uang tersebut dikembalikan secara sukarela oleh sejumlah saksi yang telah diperiksa, termasuk asn, honorer, hingga tenaga ahli dari kalangan akademisi.
“untuk uang cash yang sudah disita dari pengembalian sukarela jumlahnya lebih dari rp19 miliar. itu belum termasuk aset-aset lain seperti kendaraan, properti, dan barang mewah,” jelas ade.
penyidik sudah memeriksa lebih dari 400 orang telah diperiksa sebagai saksi.
salah satu nama yang paling disorot adalah mantan sekretaris dprd riau yang juga sempat menjabat sebagai penjabat (pj) wali kota pekanbaru berinisial mf.
dia beberapa kali memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan.
penyidik juga menyita sejumlah aset mewah hasil pengembangan penyidikan, di antaranya satu unit homestay, motor gede, apartemen di kepulauan riau, serta barang-barang bermerek lainnya yang diduga berasal dari hasil kejahatan korupsi. (jp)

Tag

Share