Presiden Prabowo Jangan Andalkan Bahlil Mengatasi Tambang Nikel di Raja Ampat

Reporter: |

Editor: |

Senin , 09 Jun 2025 - 23:42

Presiden Prabowo Jangan Andalkan Bahlil Mengatasi Tambang Nikel di Raja Ampat-foto :jpnn.com-

RADARLEBONG.CO- Anggota DPD RI periode 2019-2024 Abdul Rachman Thaha (ART) meminta Presiden Prabowo Subianto belajar dari penanganan kasus Pulau Rempang dalam mengatasi masalah tambang nikel di Raja Ampat.

Menurut dia, Presiden Prabowo semestinya tidak mengandalkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam menangani persoalan tambang di Raja Ampat.

"Presiden Prabowo semestinya tidak mengirim, apalagi mengandalkan Menteri Bahlil untuk mengatasi masalah Raja Ampat," kata ART melalui keterangan tertulis, Senin (9/6/2025).

ART mengungkit ketika ramai penolakan rakyat terhadap proyek Rempang Eco City, di Pulau Rempang, Batam, rezim Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) mengutus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, tetapi masalahnya tak selesai.

Sepulang dari sana, lanjutnya, Bahlil mengklaim masyarakat Rempang pada akhirnya bisa menerima rencana proyek tersebut. "Namun terbukti, perkataan Bahlil hanya bualan belaka," ucapnya.

Dia menyebut suhu di Rempang ketika itu terus membara, masyarakat tidak putus-putusnya melakukan aksi penolakan terhadap rencana proyek di kampung halaman mereka.

Nah, sekarang terulang lagi. Masyarakat Raja Ampat bahkan di luar Raja Ampat menjerit, memprotes pertambangan nikel yang merusak lingkungan. Lalu Bahlil datang ke sana. 'Hasil'-nya, Bahlil disambut bak tukang sulap.

"Dari empat tambang nikel, oleh Bahlil, dibikin gaib menjadi satu saja. Massa siluman juga diada-adakan untuk membangun counter narrative bahwa Raja Ampat seolah aman dan tenteram," tutur ART.

Bagi mantan senator asal Sulawesi Tengah itu, dia tidak punya kosakata lain, kecuali bahwa Menteri Bahlil lagi-lagi mencoba membodoh-bodohi masyarakat dan mengakal Presiden Prabowo.

"Portofolio Bahlil dalam aksi tipu-tipu makin banyak kalau kita ingat kembali bagaimana gelar doktornya jatuh laksana meteor dari langit," ujarnya.

Oleh karena itu, katanya, ketimbang berharap kepada Bahlil, dia mendorong Kejaksaan Agung selekasnya turun tangan menyelidiki masalah tambang nikel di Raja Ampar.

"Toh, Kejaksaan Agung sudah berkomitmen memberantas kegiatan pertambangan ilegal dengan pendekatan hukum yang menyeluruh," kata dia.

ART menilai langkah mengerahkan Kejaksaan Agung itu bertujuan untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup dan memberikan efek jera kepada pelaku tambang ilegal.

Menurutnya, Presiden Prabowo dapat mempercayakan Kejaksaan Agung untuk mengurai permasalahan di Raja Ampat, bahkan mulai dari titik hulu. Yakni, mengecek kemungkinan adanya ketidakwajaran terkait perizinan bagi perusahaan-perusahaan tambang nikel di Raja Ampat.

presiden prabowo jangan andalkan bahlil mengatasi tambang nikel di raja ampat                            radarlebong.co- anggota dpd ri periode 2019-2024 abdul rachman thaha (art) meminta presiden prabowo subianto belajar dari penanganan kasus pulau rempang dalam mengatasi masalah tambang nikel di raja ampat.
menurut dia, presiden prabowo semestinya tidak mengandalkan menteri esdm bahlil lahadalia dalam menangani persoalan tambang di raja ampat.
"presiden prabowo semestinya tidak mengirim, apalagi mengandalkan menteri bahlil untuk mengatasi masalah raja ampat," kata art melalui keterangan tertulis, senin (9/6/2025).
art mengungkit ketika ramai penolakan rakyat terhadap proyek rempang eco city, di pulau rempang, batam, rezim presiden ketujuh ri joko widodo (jokowi) mengutus menteri esdm bahlil lahadalia, tetapi masalahnya tak selesai.
sepulang dari sana, lanjutnya, bahlil mengklaim masyarakat rempang pada akhirnya bisa menerima rencana proyek tersebut. "namun terbukti, perkataan bahlil hanya bualan belaka," ucapnya.
dia menyebut suhu di rempang ketika itu terus membara, masyarakat tidak putus-putusnya melakukan aksi penolakan terhadap rencana proyek di kampung halaman mereka.
nah, sekarang terulang lagi. masyarakat raja ampat bahkan di luar raja ampat menjerit, memprotes pertambangan nikel yang merusak lingkungan. lalu bahlil datang ke sana. 'hasil'-nya, bahlil disambut bak tukang sulap.
"dari empat tambang nikel, oleh bahlil, dibikin gaib menjadi satu saja. massa siluman juga diada-adakan untuk membangun counter narrative bahwa raja ampat seolah aman dan tenteram," tutur art.
bagi mantan senator asal sulawesi tengah itu, dia tidak punya kosakata lain, kecuali bahwa menteri bahlil lagi-lagi mencoba membodoh-bodohi masyarakat dan mengakal presiden prabowo.
"portofolio bahlil dalam aksi tipu-tipu makin banyak kalau kita ingat kembali bagaimana gelar doktornya jatuh laksana meteor dari langit," ujarnya.
oleh karena itu, katanya, ketimbang berharap kepada bahlil, dia mendorong kejaksaan agung selekasnya turun tangan menyelidiki masalah tambang nikel di raja ampar.
"toh, kejaksaan agung sudah berkomitmen memberantas kegiatan pertambangan ilegal dengan pendekatan hukum yang menyeluruh," kata dia.
art menilai langkah mengerahkan kejaksaan agung itu bertujuan untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup dan memberikan efek jera kepada pelaku tambang ilegal.
menurutnya, presiden prabowo dapat mempercayakan kejaksaan agung untuk mengurai permasalahan di raja ampat, bahkan mulai dari titik hulu. yakni, mengecek kemungkinan adanya ketidakwajaran terkait perizinan bagi perusahaan-perusahaan tambang nikel di raja ampat.
"yang paling ekstrem, jangan-jangan mirip ijazah: izinnya pun palsu," lanjutnya.
mantan aktivis hmi itu pun penasaran apakah perusahaan-perusahaan tambang nikel yang beroperasi di raja ampat termasuk dalam 47 perusahaan tambang yang oleh wahana lingkungan hidup (walhi) dilaporkan ke kejagung pada maret lalu.
"puluhan perusahaan itu diduga telah melakukan korupsi sumber daya alam sekaligus merusak lingkungan," kata art yang juga sekjen laskar merah putih.
karena itulah dia memandang kejaksaan agung harus mengembangkan investigasinya lebih radikal lagi. publik juga punya alasan kuat untuk waswas bahwa telah berlangsung kongkalikong jahat dalam rangka menghasilkan produk hukum yang memuat pasal-pasal yang memuluskan eksploitasi sumber daya alam dan pengampunan pelanggaran.
"ini lazim diistilahkan sebagai state capture corruption. musim omon-omon sudah tamat. malah sudah bosan kita melihat situasi seperti jalan di tempat. pemerintahan prabowo tidak punya pilihan kecuali walk the talk, talk the walk. dan, kejaksaan agung bisa diandalkan untuk itu," kata art.
dia menambahkan bahwa kejagung bisa dikerahkan tidak saja menangani tambang nikel di raja ampat, tetapi juga di sulawesi tengah, maluku, bangka, dan di seluruh lubang tempat mafia tambang membuat galian.