Polri Gelar 3 Operasi Pengamanan Pemilu 2024

JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelar tiga operasi untuk pengamanan Pemilihan Umum  2024.

Operasi itu sudah mulai berjalan pada 19 Oktober 2023, sampai 21 Oktober 2024 atau selama 222 hari.

Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri Komisaris Jenderal Fadil Imran mengatakan bahwa mengatakan tiga operasi tersebut dilakukan mulai dari tahapan pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), hingga pengucapan sumpah janji presiden dan wakil presiden terpilih.

"Ada tiga operasi yang dijalankan oleh Polri pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 21 Oktober 2024, selama 222 hari," kata Komjen Fadil Imran dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR membahas persiapan pengamanan Pemilu 2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11).

Dia menjelaskan pertama ialah Operasi Nusantara Cooling System untuk melakukan deteksi, penyelidikan, pengamanan tertutup, penggalangan intelijen, serta penanganan eskalasi pada potensi sampai dengan ambang gangguan.

Kedua, lanjut dia, Operasi Mantap Brata, pengamanan ambang gangguan dan gangguan nyata pada tahapan Pemilu Serentak Tahun 2023-2024.

Jenderal bintang tiga itu mengatakan bahwa Operasi Mantap Brata 2023-2024 didukung oleh dua per tiga kekuatan Polri yang dikerahkan, sedangkan satu per tiga kekuatan Polri lainnya digunakan untuk melaksanakan kegiatan rutin kepolisian.

"Dalam melaksanakan pengamanan pemilu serentak maka bentuk Operasi Mantap Brata adalah operasi terpusat dan satuan kewilayahan yang mana ada tiga tingkatan, yaitu operasi pusat, operasi daerah, dan operasi polres," katanya.

Ketiga, kata Fadil, Operasi Kontigensi Aman Nusa I, II, dan III.

Dia menyebut operasi itu bertujuan  menangani gangguan nyata yang bersifat kontingensi, yakni yang disebabkan oleh adanya konflik sosial, bencana alam, dan terorisme.

"Dalam menyikapi kerawanan kontingensi, Polri telah siapkan 25 ribu personel pasukan Brimob, 4.756 pasukan Dalmas Nusantara, 115 personel Densus 88 Antiteror, dan 2.184 personel yang menjadi power on hand Kapolri," tuturnya.

Dia menambahkan bahwa kegiatan Operasi Mantap Brata didukung oleh DIPA Polri yang dibagi menjadi dua tahun anggaran, yakni untuk 2023 dan 2024 dengan jumlah Rp 2,5 triliun.

Jumlah tersebut, ujarnya lagi, dibagi menjadi dua bagian per tahun, yaitu untuk Operasi Mantap Brata pusat di Mabes Polri dan untuk Operasi Mantap Brata daerah di 34 Polda.

"Dengan pembagian Rp 1,5 triliun untuk tahun 2023 dengan alokasi Rp 64,7 miliar untuk operasi pusat, dan Rp 937,1 miliar untuk wilayah Polda atau operasi daerah. Untuk anggaran tahun 2024 sebanyak Rp 1 triliun, dengan alokasi Rp 53,6 miliar untuk operasi pusat dan Rp 96,3 miliar untuk operasi daerah," kata Komjen Fadil Imran. (jp)