Tambah Kekuasaan Bukan Memperbaiki Pengawasan, RUU Polri Dinilai Menyimpang

Reporter: |

Editor: |

Senin , 05 May 2025 - 00:00

Tambah Kekuasaan Bukan Memperbaiki Pengawasan, RUU Polri Dinilai Menyimpang-foto :jpnn.com-

Sebab, memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan penyadapan tanpa mekanisme pengawasan independden serta mengawasi dan mengamankan ruang siber.

Demikian pula dengan penambahan Pasal 16A dan Pasal 16B, di mana fungsi intelijen Polri diperluas untuk menangkal ancaman terhadap kepentingan nasional tanpa definisi yang jelas.

Selanjutnya revisi Pasal 30 ayat (2) tentang batas usia pensiun. (mar1/jpnn)

tambah kekuasaan bukan memperbaiki pengawasan, ruu polri dinilai menyimpang                             jakarta.koranradarlebong.com- peneliti institute for criminal justice and reform (icjr) iftitah sari menyoroti revisi undang-undang kepolisian indonesia atau ruu polri yang dinilai menyimpang.
 
pasalnya, ruu polri bukan bertujuan memperbaiki pengawasan tetapi justru menambah kekuasaan institusi kepolisian.
 
iftitah sari menilai perlu adanya reformasi polri dengan fokus memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas polisi.
 
"reformasi polri perlu dilakukan yang arahnya untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas polisi sebagai penegak hukum. untuk itu, banyak yang harus diperbaiki soal sistem pengawasan internal-eksternal, sistem pendidikan, sampai mutasi kepegawaian, dan lain-lain," kata iftitah sari dalam keterangannya, sabtu (3/5).
 
sayangnya, poin-poin tersebut tidak ada di dalam draf ruu polri.
 
"orientasinya (reformasi polri) harus menyasar perbaikan aspek itu, bukan soal nambah kewenangan," ucapnya.
 
iftitah mengungakapkan icjr memberikan banyak catatan atas draf terakhir ruu polri per pertengahan 2024.
 
salah satu kritiknya adalah naskah tidak menjawab masalah terbesar kepolisian, yakni minimnya akuntabilitas dan pengawasan.
 
"namun, (draf ruu polri) malah banyak mengatur kewenangan upaya paksa baru yang harusnya diatur di kuhap," ungkapnya.
 
diketahui, dpr telah membahas ruu polri sejak 2024.
 
dalam draf yang beredar, beberapa pasal diusulkan diubah bahkan penambahan pasal baru.
 
namun, menuai polemik dan dikritisi sejumlah pihak.
 
pasal 14 ayat 1 huruf g, misalnya, diusulkan diubah menjadi adanya kewenangan bagi polri untuk membina dan mengawasi seluruh penyidik di luar institusinya.
 
padahal, isi sebelumnya atau yang berlaku hingga kini sekadar melakukan penyelidikan dan penyidikan atas semua tindak pidana sesuai hukum acara dan peraturan perundang-undangan.
 
penambahan pasal 14 ayat 1 huruf o dan pasal 16 ayat 1 huruf q juga disoroti.
 
sebab, memberikan kewenangan kepada polri untuk melakukan penyadapan tanpa mekanisme pengawasan independden serta mengawasi dan mengamankan ruang siber.
 
demikian pula dengan penambahan pasal 16a dan pasal 16b, di mana fungsi intelijen polri diperluas untuk menangkal ancaman terhadap kepentingan nasional tanpa definisi yang jelas.
 
selanjutnya revisi pasal 30 ayat (2) tentang batas usia pensiun. (mar1/jpnn)

Tag

# ruu polri

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Senin 5 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan