Sekolah Rakyat Berpusat di Kecamatan Lebong Atas

RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong menunjukkan komitmennya mendukung program nasional "Sekolah Rakyat" yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam rangka memberikan akses pendidikan gratis bagi warga kurang mampu, Pemkab Lebong telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare yang berlokasi di Desa Sukau Kayo, Kecamatan Lebong Atas.

Lahan tersebut sebelumnya direncanakan untuk pembangunan bandara. Namun, kini dialihkan untuk mewujudkan program Sekolah Rakyat di Kabupaten Lebong.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lebong, Hj. Yuswati, S.KM, M.AP, menjelaskan, dari total 10 hektare lahan yang disiapkan, baru 2,2 hektare yang telah bersertifikat.

Baca Juga: Disparpora Targetkan Arung Jeram jadi Sumber PAD Baru

Sementara sisanya masih dalam proses penerbitan sertifikat yang bekerja sama dengan Bidang Aset BKD Kabupaten Lebong dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lebong.

"Untuk pembangunan Sekolah Rakyat, kita sudah siapkan lahan 10 hektare. Saat ini baru 2,2 hektare yang bersertifikat, sisanya sedang dalam proses," ujar Yuswati.

Lebih lanjut, Yuswati mengungkapkan bahwa Pemkab Lebong telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat untuk membuka 36 rombongan belajar (Rombel) dalam program Sekolah Rakyat, mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA.

"Alhamdulillah, usulan kita untuk membuka 36 Rombel sudah disetujui. Ini mencakup semua tingkat pendidikan, dari SD sampai SMA," jelasnya.

Untuk memastikan tepat sasaran, Dinas Dikbud akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Lebong dalam melakukan sinkronisasi data peserta Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang ada.

Dengan demikian, anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem benar-benar mendapatkan manfaat dari program ini.

"Jadi, Sekolah Rakyat ini nantinya bisa terealisasi dan benar-benar tepat sasaran," tambah Yuswati.

Mengenai tenaga pengajar, Yuswati memastikan bahwa Pemkab Lebong telah menyiapkan skema pengisian guru, baik dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun dari tenaga guru berstatus PPPK paruh waktu.

"Untuk pengajar di Sekolah Rakyat, kita siap menugaskan ASN ataupun guru PPPK. Semua sudah kami siapkan," katanya.