Haedar Nashir Sebut Format Debat Capres-Cawapres tidak Perlu Diubah

YOGYAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menilai format debat capres-cawapres Pemilu 2024 tidak perlu diubah apabila tidak ada hal-hal yang krusial atau mendasar.

"Saya pikir enggak usah (diubah), ngapain diubah-ubah lagi formatnya kalau itu tidak ada hal-hal yang krusial atau hal-hal yang mendasar. Jadi, jangan mengubah sesuatu hanya karena aspirasi satu (atau) dua (pihak)," kata Haedar di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Jumat (12/1).

Haedar mengatakan hal itu guna menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menilai debat ketiga capres Pemilu 2024 kurang mengedukasi pemilih karena lebih banyak menyerang sisi personal peserta pilpres. Dengan alasan itu, Jokowi pun meminta Komisi Pemilihan Umum memformat ulang debat capres-cawapres Pemilu 2024 yang masih tersisa dua kali lagi.

Haedar menuturkan setiap perubahan terhadap format debat capres-cawapres harus dipastikan atas dasar kajian mendalam dari KPU selaku lembaga penyelenggara pemilu, atau dituntut oleh seluruh kontestan pilpres.

"Jadi, jangan debat ini maupun proses pemilu itu, baik mau tetap disempurnakan atau perubahan, berdasarkan opini publik, tetapi berdasarkan kajian-kajian yang mendalam dan sistem yang terukur," jelas Haedar.

Dia juga berpesan kepada KPU agar perlu menjadi koridor yang mampu memastikan ranah personal atau pribadi dan ranah publik dalam debat capres-cawapres yang selalu dipersoalkan.

"KPU perlu memastikan mana sih yang publik, mana yang personal, supaya tidak menjadi tarik menarik kepentingan dan tarik menarik isu yang berjalan di tengah jalan, yang akhirnya ada muatan kepentingan juga," katanya.

Haedar mencontohkan soal pembahasan lahan kekayaan pejabat publik yang dibahas dalam debat ketiga di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1).

Menurut dia, KPU perlu memastikan apakah hal tersebut merupakan ranah personal atau publik, sebagaimana pejabat publik diminta melaporkan harta kekayaannya.

Haedar menambahkan pemimpin negara atau pejabat publik memang semestinya bersikap transparan, termasuk terhadap wilayah privat terkait urusan publik.

Dia berharap debat capres-cawapres Pemilu 2024 mampu menjadi ruang paling demokratis dan mencerdaskan, sehingga memberikan pertanggungjawaban kepada publik tentang siapa yang layak dipilih pada 14 Februari mendatang.

"Apa yang selalu saya katakan bahwa debat capres-cawapres itu jangan menjadi seperti cerdas cermat di level bawah, yang nanti pun hanya akan mengeksplorasi hal-hal yang 'kembang-kembang', soal istilah, soal diksi-diksi, atau siapa yang menarik mengeluarkan simbolisasi. Itu, kan, debat capres-cawapres untuk sebuah negara besar," tegas Haedar.

Menurut dia, merespons debat capres-cawapres harus tetap dilandasi rasionalitas baik bagi kelompok elite maupun rakyat. "Karena, jujur, masyarakat Indonesia itu masih masyarakat yang melankolis, masih masyarakat komunal yang riuh dengan hal yang bersifat sosial, bersifat kesan-kesan," ujar Haedar Nashir.

Rangkaian debat capres-cawapres masih berlangsung dua kali lagi, yakni pada 21 Januari 2024 dan 4 Februari 2024. (jp)