Matangkan Program dan Target Kinerja 2026, DPRD BU Ikut Berpartisipasi

Wakil Ketua I DPRD Bengkulu Utara Ichram Nur Hidayat, ST ikuti rapat konsultasi publik terkait pembentukan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2026-foto :firdaus effendi/radar lebong-
BENGKULU UTARA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Dalam rangka menentukan target dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2026 mendatang, Wakil Ketua I DPRD Bengkulu Utara Ichram Nur Hidayat, ST ikuti rapat konsultasi publik terkait pembentukan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2026.
Giat ini juga, dihadiri seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dipimpin oleh Wakil Bupati Bengkulu Utara yang juga Bupati terpilih Arie Septia Adinata, SE, M.Ap.
Dimana, masing-masing organisasi perangkat daerah mampu mengimplementasikan target tersebut dengan program kerja yang akan dibahas dalam APBD 2026 mendatang.
"Pembahasan tersebut sangat penting sehingga ada kesepahaman target pembangunan antara Pemda dan DPRD. Ini karena DPRD juga memiliki fungsi anggaran yang tentunya sangat terkait dengan program dan target yang ingin dicapai pemerintah daerah.
BACA JUGA:Jelang Pelantikan Kada, DPRD BU Pastikan Siap Bangun Bengkulu Utara Bersama
Maka memang kita mencermati dengan baik apa yang ingin dicapai Pemda Bengkulu Utara sepanjang 2026 yang nantinya akan dituangkan dalam program dan dibahas bersama DPRD,” ujar Waka I DPRD BU.
Ia pun menambahkan, dalam melaksanakan program untuk mencapai target pembangunan juga harus melalui pembahasan DPRD.
Hal ini karena DPRD juga memiliki program-program unggulan dari aspirasi masyarakat yang dibahas dengan pemerintah daerah akan bisa ditelurkan menjadi program dalam APBD.
Ditegaskannya, DPRD Bengkulu Utara mendukung apa yang menjadi target Pemda Bengkulu Utara seperti yang disampaikan oleh Wabup Arie dalam konsultasi publik tersebut.
Dinilainya, kebutuhan infrastruktur masyarakat terutama jalan, jembatan dan irigasi memang masih menjadi masalah utama yang diinginkan masyarakat.
“Tujuannya tentu sama untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dengan memenuhi kebutuhan pembangunan yang diinginkan masyarakat. Maka memang porsi anggaran untuk pemenuhan pembangunan fisik masih menjadi prioritas di setiap wilayah, terutama akses-akses yang memang bisa membuka keterisoliran masyarakat,” bebernya.
Lebih jauh ditambahkannya, selain itu peningkatan fasilitas pelayanan dasar pemerintah pada masyarakat juga harus terus ditingkatkan.
Sehingga Bengkulu Utara yang sangat luas tidak menjadi alasan yang membuat masyarakat sulit mendapatkan pelayanan yang berkualitas.
Karena keterbatasan anggaran, ia juga menyampaikan jika DPRD Bengkulu Utara mendukung semua pembangunan harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan bisa berdampak langsung pada ekonomi.