Refocusing APBD 2025, Alokasi Dana Desa Berkurang Rp 4,8 Miliar

BENGKULU UTARA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara (BU) akan melakukan refocusing terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

Salah satu dampak dari kebijakan ini adalah pemangkasan anggaran Dana Desa yang mencapai Rp 4,8 miliar.

Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Selain Dana Desa, pemangkasan anggaran juga berlaku pada perjalanan dinas di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta kegiatan yang dianggap bukan program prioritas daerah.

BACA JUGA:Kontroversi Dugaan Pungutan Retribusi TPR di Desa Air Sebayur

Beberapa kegiatan yang terkena dampak refocusing antara lain pertemuan, rapat OPD, bimbingan teknis (Bimtek), serta sosialisasi.

Pengurangan anggaran Dana Desa ini juga terjadi secara nasional, dengan total penyesuaian mencapai Rp 2 triliun untuk 75.259 desa di seluruh Indonesia.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bengkulu Utara, Rahmat Hidayat SSTP MSi, mengonfirmasi bahwa alokasi Dana Desa untuk 215 desa di 19 kecamatan mengalami pengurangan yang signifikan.

Dari anggaran awal sebesar Rp 171,8 miliar, kini mengalami pemangkasan Rp 4,8 miliar.

Angka ini menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Bengkulu, termasuk Kabupaten Seluma yang hanya mengalami pemotongan sekitar Rp 4 miliar.

"Terkait kebijakan refocusing ini, Dana Desa di Bengkulu Utara memang mengalami pengurangan yang cukup besar, yakni sekitar Rp 4,8 miliar. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Bengkulu, kita mengalami pengurangan tertinggi," ungkap Rahmat.

Meski demikian, Rahmat menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu rincian resmi dari pemerintah pusat mengenai besaran pengurangan di tiap desa.

Pemerintah desa juga telah diberi informasi mengenai kebijakan ini sebagai langkah persiapan menghadapi perubahan anggaran.

"Kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait rincian pemotongan anggaran per desa. Namun, informasi ini sudah kami sampaikan kepada seluruh pemerintah desa agar bisa bersiap," pungkasnya.