MenPAN-RB Instruksikan PPK Tetap Anggarkan Gaji untuk Honorer

Reporter: Reni Apriani |

Editor: Reni Apriani |

Sabtu , 14 Dec 2024 - 22:10

MenPAN-RB Instruksikan PPK Tetap Anggarkan Gaji untuk Honorer -foto :jpnn.com-

a. Tetap menganggarkan gaji pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga mereka diangkat menjadi ASN.

b. Pegawai non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi tetapi melebihi kebutuhan formasi dapat diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, dengan anggaran tetap disediakan.

c. Penganggaran bagi PPPK Paruh Waktu dilakukan di luar belanja pegawai.

Kebijakan Penganggaran di 2025

MenPAN-RB Rini Widyantini menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah akan tetap mengalokasikan gaji bagi pegawai honorer pada tahun 2025. Selain itu, pegawai non-ASN yang tidak mendapatkan formasi akan diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu.

"Prinsipnya tidak ada PHK massal. Pemerintah tetap berkomitmen memberikan perlindungan melalui pengalokasian gaji dan penataan formasi PPPK," pungkas Menteri Rini dilansir dari jpnn.com.

menpan-rb instruksikan ppk tetap anggarkan gaji untuk honorer                              jakarta.radarlebong.bacakoran.co - pemutusan hubungan kerja (phk) massal terhadap pegawai honorer dipastikan tidak akan terjadi.
hal ini ditegaskan dalam surat menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan-rb) nomor b/5993/m.sm.01.00/2024 tertanggal 12 desember 2024.
surat ini menginstruksikan pejabat pembina kepegawaian (ppk) di instansi pusat maupun daerah untuk tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-asn (honorer).
dalam surat tersebut, menpan-rb rini widyantini mengacu pada pasal 66 undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara (asn), yang menyebutkan bahwa penataan pegawai non-asn harus diselesaikan paling lambat desember 2024.
baca juga:sempat bungkam soal tpp asn, pejabat pemkab lebong akhirnya angkat bicara 
selain itu, undang-undang tersebut melarang pengangkatan pegawai non-asn baru setelah aturan ini berlaku.
menteri rini memberikan empat poin penting kepada ppk instansi pusat dan daerah sebagai langkah penanganan pegawai non-asn:
menpan-rb mengapresiasi ppk instansi pusat dan daerah yang telah mengusulkan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahun 2024 sebagai bagian dari komitmen dalam penataan pegawai non-asn.
proses seleksi pppk 2024 berlangsung
baca juga:keterbatasan anggaran, hanya acara sakral sambut hut lebong 
berdasarkan surat plt. kepala badan kepegawaian negara (bkn) nomor 6610/b-ks.04.01/sd/k/2024, tahapan seleksi pppk tahun 2024 sedang berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
penataan pegawai non-asn belum optimal
evaluasi pelaksanaan seleksi pppk tahap 1 menunjukkan bahwa penataan dan penyelesaian pegawai non-asn masih belum berjalan secara maksimal.
instruksi untuk ppk
a. tetap menganggarkan gaji pegawai non-asn yang sedang mengikuti proses seleksi hingga mereka diangkat menjadi asn.
b. pegawai non-asn yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi tetapi melebihi kebutuhan formasi dapat diangkat menjadi pppk paruh waktu, dengan anggaran tetap disediakan.
c. penganggaran bagi pppk paruh waktu dilakukan di luar belanja pegawai.
kebijakan penganggaran di 2025
menpan-rb rini widyantini menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah akan tetap mengalokasikan gaji bagi pegawai honorer pada tahun 2025. selain itu, pegawai non-asn yang tidak mendapatkan formasi akan diangkat sebagai pppk paruh waktu.
"prinsipnya tidak ada phk massal. pemerintah tetap berkomitmen memberikan perlindungan melalui pengalokasian gaji dan penataan formasi pppk," pungkas menteri rini dilansir dari jpnn.com.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Minggu 15 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan