32 Rumah Warga Kurang Mampu Terancam Gagal Dibangun
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Lebong, Epan Gustanto, SP,-foto :adrian roseple/radarlebong-
LEBONG.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Sebanyak 32 unit rumah warga kurang mampu yang direncanakan dibangun melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Pembangunan Baru (BSPS-PB) tahun 2024 berpotensi gagal direalisasikan.
Hingga akhir Desember 2024, program tersebut belum juga menunjukkan tanda-tanda akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Lebong, Epan Gustanto, SP, menjelaskan bahwa semua tahapan administrasi untuk program BSPS-PB telah diselesaikan, mulai dari penerimaan dan verifikasi proposal hingga penetapan calon penerima.
Namun, kendala muncul pada pencairan honor Tim Fasilitasi Lapangan (TFL) yang telah bekerja dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lebong.
BACA JUGA:Realisasi Program BSPS, Pejabat Perkim Saling Lempar
"Honor untuk TFL telah dianggarkan selama empat bulan, tetapi dua bulan yang sudah diajukan ke BKD Lebong belum juga dicairkan," ujar Epan, Selasa (3/12).
Ia menambahkan bahwa pencairan honor TFL menjadi langkah penting sebelum pengusulan anggaran pembangunan rumah disalurkan ke kelompok penerima.
Keterlambatan ini dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran program, termasuk proses pendistribusian material bangunan.
"Kami tidak ingin mengambil risiko. Jika masalah kecil seperti honor TFL tidak terselesaikan, akan sulit memastikan keberlanjutan program ini, terutama terkait pendistribusian material bangunan dari mitra toko yang bekerja sama dengan kelompok penerima," tegas Epan.
BACA JUGA:Desa Belum Terima Informasi Pasti Bantuan BSPS
Sementara itu, anggaran awal untuk program BSPS-PB ini mencapai Rp1,3 miliar, dengan estimasi biaya Rp 41 juta per unit rumah. Namun, hingga kini, belum ada kepastian apakah program tersebut akan direalisasikan atau tidak.
Program BSPS-PB ini diharapkan dapat membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan hunian layak. Namun, ketidakpastian ini menjadi tantangan besar bagi Dinas Perkim Lebong untuk mengambil langkah berikutnya.
"Seluruh tahapan sudah kami jalankan. Terkait apakah program ini akan terealisasi atau tidak, kami masih menunggu kejelasan lebih lanjut," pungkasnya.