Visi Misi Capres Belum Menyelesaikan Masalah Guru, Terlalu Muluk-Muluk
--
JAKARTA - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) memberikan catatan kritis terhadap visi misi para calon presiden (Capres).
Visi misi para capres dinilai belum mampu memberi solusi komprehensif terhadap ragam persoalan pendidikan dan guru di tanah air.
"Isi misi dan program para Capres masih bersifat populis dan belum menyentuh akar masalah pendidikan dan guru," kata Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim, Sabtu (9/12).
P2G menilai visi misi Capres-Cawapres belum menyentuh lima persoalan dan isu fundamental guru Indonesia. Pertama, kesejehateraan guru yang sangat rendah. Kedua, kompetensi guru yang masih rendah. Ketiga rekrutmen dan distribusi guru yang masih amburadul.
Keempat, perlindungan guru yang minim. Kelima, buruknya pengembangan karier guru.
P2G mencatat, paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, ingin menuntaskan rekruitmen guru ASN. Niat yang perlu diapresiasi, tetapi P2G sangat menyayangkan, solusi yang ditawarkan paslon masih mengambang.
"P2G ingin kepastian agar pasangan AMIN berkomitmen membuka kembali rekrutmen guru PNS, bukan PPPK saja," tegas Satriwan.
Tagline "perubahan" yang diusung pasangan ini, ujarnya, justru tidak menawarkan perubahan sama sekali dalam hal rekrutmen guru, kesejahteraan, peningkatan kompetensi, maupun rekrutmen dan distribusi.
Meski begitu, tambahnya, pasangan AMIN patut diapresiasi karena paling banyak menggunakan idiom pendidikan 110 kali dan guru 45 kali dalam visi misinya.
Paslon nomor urut 2: Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, berjanji menambah tunjangan guru sebesar Rp 2 juta perbulan. Jika dikalkulasikan akan menyedot APBN sebesar Rp 79,2 triliun pertahun. P
asangan ini juga berjanji akan menetapkan Upah Minimum Guru Non-ASN secara nasional. P2G mengapresiasi komitmen pasangan Prabowo-Gibran untuk menetapkan upah minimum guru non-ASN. Namun, Prabowo-Gibran tidak memberikan solusi secara komprehensif terkait 5 isu fundamental terkait guru.
"Pasangan Prabowo-Gibran patut diapresiasi karena banyak menggunakan idiom pendidikan sebanyak 14 kali dan guru 38 kali dalam visi misinya," ucapnya.
Bagaimana dengan paslon nomor urut 3: Ganjar Pranowo dan Mahfud MD? P2G mengapresiasi rencana mereka menetapkan gaji guru sebesar sekitar Rp 20 juta perbulan.
Namun, dalam kalkulasi riil P2G, wacana ini tidak realistis, karena Rp 20 juta dikali 3,3 juta guru, maka totalnya Rp 66 triliun perbulan.
Alhasil negara harus menyiapkan anggaran jumbo sebesar Rp 792 triliun (belum ditambah gaji ke-13 dan THR pertahun) khusus untuk gaji guru.
Angka ini justru melampaui alokasi 20% APBN untuk fungsi pendidikan. Dalam APBN 2023 saja, anggaran pendidikan menyedot sekitar Rp 612 triliun dana APBN yang tidak semua dikelola Kemdikbudristek dan Kemenag.
"Tidak mungkin rasanya, anggaran untuk sekadar gaji guru melebihi 20% APBN untuk pendidikan," kata Satriwan.
Menurutnya, pasangan Ganjar-Mahfud paling sedikit menggunakan idiom pendidikan sebanyak 10 kali dan guru sebanyak 5 kali.
P2G menilai janji ketiga pasangan Capres-Cawapres masih solusi yang parsial dan bersifat populis semata. Belum memandang dan menawarkan solusi komprehensif sebagai satu sistem pendidikan nasional. (jp)