Bahri mengatakan, aksi demo akan digelar di 3 titik lokasi berbeda.
Rakor tersebut menyepakati daftar tuntutan aksi nasional jilid 3, yaitu:
1. Prioritaskan pengangkatan honorer atau pegawai non-ASN yang sudah terdata di database BKN sebelum kategori lainnya.
2. Percepat penyelesaian pengangkatan R2 dan R3 jadi ASN PPPK (Penuh Waktu);
3. Percepat pengisian DRH untuk R2 dan R3;
4. Alokasi anggaran penggajian dan pemenuhan hak-hak lainnya sampai dengan R2 dan R3 jadi ASN PPPK bersumber dari APBN, mengingat kapasitas fiskal dari 546 daerah hanya 26 daerah masuk kategori kuat, sisanya 27 daerah masuk kategori sedang dan 493 daerah kategori lemah.
Begitu juga dari sisi prosentasi belanja pegawai terhadap total belanja sebagian besar berada di atas 30 persen.
Menurut Bahri, jika diserahkan pada kemampuan keuangan daerah, pengangkatan pegawai R2 dan R3 menjadi PPPK penuh waktu tidak akan ada kepastian waktu, karena tidak bisa dipastikan tahun berapa daerah mencapai kategori kapasitas fiskal kuat.
Bahri mengatakan, aksi demo akan digelar di 3 titik lokasi berbeda.
Hari pertama fokus di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta.
Hari kedua di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lanjut di Istana Negara, yang jaraknya hanya puluhan meter.
Bahri memprediksi, jumlah massa honorer R2-R2 yang akan bergabung lebih banyak dibanding aksi jilid 1 dan 2.
"Aksi ini akan diikuti seluruh forum honorer R2 dan R3 dari berbagai daerah di Indonesia yang kemungkinan lebih besar jumlah massanya dibanding aksi jilid 1 dan 2," kata Bahri.
Perlu diketahui, R2 ialah honorer K2 masuk database BKN yang ikut seleksi PPPK 2024, tetapi tidak mendapatkan formasi.
R3 ialah non-ASN atau honorer yang sudah masuk database BKN, tetapi tidak kebagian formasi alias tidak lulus seleksi PPPK 2024.
Dijanjikan oleh pemerintah bahwa mereka itulah yang akan masuk dalam gerbong pengangkatan menjadi PPPK Paruh Waktu.